KABAR BANGGAI – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Banggai, Drs. H. Suardi Kandjai, M.Pd, mengingatkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banggai agar terus konsisten dalam membangun konsep perjuangan demi peradaban yang lebih maju. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) PCNU Banggai yang berlangsung di Aula SKB pada Sabtu (22/2/2025) malam.
Dalam kesempatan itu, Kakan Kemenag menegaskan empat poin penting yang harus menjadi landasan gerak NU di Banggai, yaitu Tholabul Ilmi (pencarian ilmu), membangun silaturahmi, menjalankan syiar Islam dan tradisi NU, serta meningkatkan taraf hidup umat melalui pemberdayaan ekonomi.
“Kita berharap program-program yang dihasilkan dalam Muskercab ini benar-benar menjadi rumusan strategis yang membawa kemajuan NU di Kabupaten Banggai,” ujar Suardi.
Ia juga menyoroti pentingnya peran NU dalam mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, memberdayakan ekonomi umat melalui UMKM, serta mengembangkan organisasi berbasis masyarakat dan kegiatan sosial lainnya.
Muskercab PCNU Banggai mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Banggai. Dalam sambutannya, Bupati Banggai yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Mujiono, SH., MH., menyatakan bahwa Pemda mendukung penuh upaya PCNU dalam membangun nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.
Namun, ia menegaskan agar hasil Muskercab tidak hanya sebatas dokumen, melainkan harus dikomunikasikan dengan pemerintah daerah untuk menjalin sinergi, khususnya dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem.
“Hasil Muskercab harus dikolaborasikan dengan Pemda. Jangan hanya menjadi dokumen, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata yang bermanfaat bagi umat,” ujarnya.
Sebagai informasi, Muskercab PCNU Banggai yang berlangsung pada Minggu (23/2/2025) juga menghadirkan diskusi panel bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Sosial Kabupaten Banggai. Diskusi ini bertujuan memperkuat program-program strategis yang bisa dikembangkan bersama antara NU dan pemerintah daerah. ( NS) **
