“DKISP, DISPORA DAN DISPERIK Banggai Masih “0” Realisasi Retribusi Daerah”
KABAR BANGGAI – Hingga 17 Maret 2025, tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola retribusi daerah di Kabupaten Banggai tercatat belum merealisasikan penerimaan retribusi sepeser pun. Ketiga OPD tersebut adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Dinas Perikanan.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banggai, ketiga dinas itu masih nol persen dalam pencapaian retribusi daerah, meskipun mereka hanya diberikan target yang relatif kecil dibanding OPD lainnya.
DKISP memiliki target sebesar Rp100 juta, Dispora Rp150 juta, dan Dinas Perikanan Rp371 juta. Namun, hingga pertengahan Maret, tak ada realisasi pendapatan dari ketiga instansi tersebut.
Sebaliknya, Dinas Kesehatan menjadi penyumbang terbesar retribusi daerah dengan capaian Rp3,24 miliar atau 25,36 persen dari target Rp12,8 miliar. Disusul oleh Dinas Pariwisata yang telah mencapai Rp56,44 juta atau 13,62 persen dari target Rp414,3 juta.
Dinas Ketenagakerjaan juga mencatatkan realisasi sebesar Rp156,1 juta atau 12,70 persen dari target Rp1,2 miliar, sementara Dinas Perdagangan berhasil mengumpulkan Rp301,4 juta atau 12,49 persen dari target Rp2,4 miliar. Dinas Perhubungan pun mencatat realisasi Rp278,4 juta atau 11,26 persen dari target yang sama.
Sementara itu, OPD lain masih tertinggal dengan realisasi retribusi yang belum mencapai 10 persen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan retribusi di beberapa dinas, terutama yang masih nihil capaian.
Minimnya realisasi ini bisa berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya menopang berbagai program pembangunan di Banggai. Perlu adanya evaluasi serius terhadap kinerja dinas-dinas terkait agar penerimaan retribusi bisa dioptimalkan. Jika tidak segera ditindaklanjuti, target PAD Kabupaten Banggai berpotensi meleset jauh dari harapan.
Akankah ketiga dinas ini mampu mengejar ketertinggalan? Ataukah mereka akan terus menjadi beban dalam pencapaian target retribusi daerah? Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan ini sebelum terlambat.**
