KABAR BANGGAI – Rencana megaproyek pembangunan Gedung One Stop Service RSUD Luwuk senilai ratusan miliar rupiah tengah menjadi sorotan hangat masyarakat. Sempat beredar dokumentasi pertemuan yang memicu spekulasi bahwa pembangunan fisik rumah sakit modern ini sudah mulai digeber.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai akhirnya memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan simpang siur tersebut.Senin 6 Juli 2026.
Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai, Dewa Supatriagama, menegaskan bahwa proyek raksasa di sektor kesehatan ini belum memasuki tahapan konstruksi fisik, melainkan masih dalam fase persiapan yang matang.
Pihaknya meluruskan bahwa proyek ini sama sekali tidak dibatalkan, melainkan mengalami penundaan jadwal pelaksanaan sembari menunggu lampu hijau terkait ketersediaan anggaran.
“Saat ini kami masih memprioritaskan untuk menuntaskan kegiatan lanjutan. Untuk pengembangan rumah sakit, kami masih menunggu kepastian ketersediaan anggaran serta arahan lebih lanjut,” ujar Dewa Supatriagama saat dikonfirmasi.
Meski demikian, Dewa belum merinci secara terbuka mengenai dua paket pekerjaan tahun jamak (multiyears) lain yang saat ini sedang menjadi fokus prioritas dinasnya.
Gedung One Stop Service RSUD Luwuk sejatinya merupakan salah satu program mahakarya dan prioritas utama Pemerintah Kabupaten Banggai untuk mendongkrak kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Proyek ini dirancang menggunakan skema tahun jamak (multiyears) selama tiga tahun anggaran, mulai dari tahun 2026 hingga 2028, dengan Dinas PUPR Banggai sebagai pelaksana proyek.
Jika nantinya resmi berjalan, Gedung One Stop Service RSUD Luwuk diproyeksikan menjadi ikon kesehatan baru di Sulawesi Tengah. Bangunan ini dirancang setinggi tujuh lantai yang megah dan dilengkapi dengan fasilitas basement.
Tidak hanya menang secara ukuran, rumah sakit ini juga mengusung empat konsep modern mutakhir yang memanjakan pasien:Green Hospital,Smart Hospital,Mall Hospital dan Healing Environment
Kini, realisasi dari cetak biru rumah sakit impian masyarakat Banggai tersebut sepenuhnya bergantung pada kepastian pos anggaran dan komando kerja selanjutnya dari pemerintah daerah.( Imam) **
