KABAR BANGGA I – Tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan, gelombang kritik mulai bermunculan dari berbagai penjuru negeri. Di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Banggai menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Banggai pada Selasa, 21 Oktober 2025, menuntut evaluasi terhadap kinerja pemerintahan pusat maupun daerah.
Dalam aksinya, massa menyuarakan keresahan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Program unggulan seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini dipromosikan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama pelajar dan anak-anak, dianggap belum berjalan efek.
“Program itu tampak populis, tapi di lapangan masih sebatas sosialisasi dan uji coba. Belum ada dampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan,” ujar salah satu orator aksi.
Para demonstran menilai bahwa kebijakan tersebut lebih banyak bersifat simbolik ketimbang solusi jangka panjang terhadap persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapi rakyat kecil.
Sejumlah janji kampanye, seperti penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan dan penurunan harga BBM, juga menjadi sorotan tajam. Faktanya, harga bahan bakar masih berada di kisaran Rp10.000 per liter, jauh dari klaim bahwa harga riil seharusnya bisa turun hingga Rp4.000.
Kondisi ini memperberat beban ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga bahan pokok dan biaya hidup yang semakin tinggi.
Selain isu ekonomi, penyempitan ruang demokrasi turut menjadi perhatian serius. Para mahasiswa mengecam meningkatnya peran aparat keamanan dalam ruang publik, serta berbagai kasus intimidasi dan penangkapan terhadap aktivis.
Menurut mereka, situasi ini mencerminkan kemunduran demokrasi dan mengancam kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.
Di tingkat lokal, para peserta aksi juga menyoroti kinerja pemerintah daerah dan DPRD Banggai yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Mereka menuding adanya penyalahgunaan wewenang, rangkap jabatan, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan APBD Banggai.
Sengketa buruh tambang nikel yang tak kunjung terselesaikan pun menambah daftar persoalan yang diabaikan pemerintah daerah.
Melalui aksi damai ini, Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Banggai mengajukan sejumlah tuntutan. Di tingkat nasional, mereka mendesak evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, realisasi janji 19 juta lapangan kerja, penghentian PHK sepihak, serta pembebasan aktivis rakyat dan mahasiswa.
Mereka juga menuntut agar militer dikembalikan ke barak dan pemerintah mengatur ulang harga BBM agar lebih berpihak kepada rakyat.
Untuk tingkat daerah, massa meminta evaluasi dan pemberhentian anggota DPRD yang melanggar etika, pembentukan Perda Etika Pejabat Publik, penyelesaian sengketa buruh secara adil dan transparan, serta evaluasi APBD agar lebih pro-rakyat.
Aksi yang berlangsung tertib ini menjadi refleksi satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran apakah benar mengarah pada perubahan dan keadilan sosial, atau justru sekadar retorika politik yang tenggelam dalam simbolisme kebijakan. ( Imam) **
