Israel hingga kini tidak pernah menetapkan secara final dan definitif mengenai batas wilayah teritorialnya. Sejak 1948, wilayah yang dikuasai Israel terus bertambah luas melalui perang, pendudukan militer, dan pembangunan permukiman Yahudi.
Beberapa dekade setelah tragedi Nakbah, terjadilah Perang Enam Hari tahun 1967. Hasilnya, Israel yang didukung oleh sebagian besar negara Eropa dan AS menduduki Tepi Barat, Yerusalem Timur, Jalur Gaza, dan wilayah Arab lainnya.
Hingga hari ini pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan terus berlangsung meskipun mendapat kecaman luas dari masyarakat internasional. Banyak pengamat menilai, perluasan wilayah melalui kekuatan militer inilah yang menjadi salah satu akar utama kontroversi legalitas Israel.
Pakar hukum internasional asal Afrika Selatan, John Dugard menyebut, pendudukan Israel di Palestina sebagai salah satu bentuk kolonialisme modern.
Dalam berbagai laporan dan tulisannya, termasuk dalam Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories, Dugard menilai kebijakan Israel memiliki banyak kesamaan dengan sistem apartheid yang dahulu pernah terjadi di Afrika Selatan.
Menurut dia, rakyat Palestina hidup di bawah sistem kontrol militer, pembatasan pergerakan, diskriminasi hukum, dan perampasan tanah yang terstruktur. Pandangan serupa juga diungkapkan Amnesty International dan Human Rights Watch.
Lembaga tersebut mengungkap, Israel menjalankan praktik apartheid terhadap rakyat Palestina. Hal itu didasarkan pada adanya perbedaan perlakuan hukum, pembatasan akses, segregasi wilayah, hingga penguasaan sumber daya yang dinilai menguntungkan warga Israel dan merugikan warga Palestina.
Selain itu, International Court of Justice (Mahkamah Internasional) di Den Haag Belanda juga berkali-kali menegaskan bahwa pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan melanggar hukum internasional.
Dalam opini hukumnya tahun 2004 mengenai pembangunan tembok pemisah di Tepi Barat, Mahkamah menyatakan bahwa pendudukan dan pembangunan permukiman Israel bertentangan dengan “Konvensi Jenewa Keempat.”
Resolusi-resolusi PBB juga berulang kali menyerukan penghentian pembangunan permukiman tersebut, tetapi hingga kini implementasinya nyaris tidak berjalan efektif. Karena itu, kontroversi legalitas Israel bukan hanya persoalan politik biasa, melainkan menyangkut keadilan global dan konsistensi hukum internasional.
Banyak pihak melihat, dunia internasional seringkali gagal menerapkan standar hukum yang sama terhadap Israel sebagaimana diterapkan kepada negara lain. Akibatnya, konflik Palestina-Israel terus berlangsung tanpa penyelesaian yang adil.
Zionisme Sekuler dan Identitas Pendiri Israel
Salah satu fakta menarik yang jarang dibahas dalam sejarah berdirinya Israel adalah bahwa sebagian besar tokoh utama pendiri negara tersebut bukan berasal dari kalangan rabbi (tokoh agama) Yahudi tradisional.
Banyak elit gerakan Zionisme yang lebih dekat dengan gagasan nasionalisme modern, sosialisme Eropa, dan sekularisme dibandingkan dengan ajaran keagamaan Yahudi yang konservatif, dan ini menunjukkan bahwa Zionisme sejak awal bukan gerakan spiritual keagamaan, melainkan proyek politik modern yang lahir dalam konteks nasionalisme Eropa abad ke-19.
Tokoh-tokoh seperti Theodore Herzl, David Ben-Gurion, Golda Meir, hingga Benjamin Netanyahu dikenal sebagai aktivis politik daripada penganut agama Yahudi. Herzl sendiri yang menulis buku Der Judenstaat (The Jewish State) pada 1896 sebenarnya berasal dari Hungaria dan berlatar belakang sekuler.
Dalam pemikirannya, solusi bagi persoalan diskriminasi terhadap Yahudi di Eropa bukanlah kebangkitan spiritual agama Yahudi, melainkan pembentukan sebuah negara bangsa modern. Gagasan inilah yang kemudian menjadi fondasi utama gerakan Zionisme.
Banyak komunitas Yahudi ortodoks pada masa awal justru menolak Zionisme. Mereka beranggapan bahwa pendirian negara Yahudi sebelum datangnya Mesias bertentangan dengan keyakinan teologis Yahudi tradisional.
Kelompok seperti Neturei Karta hingga kini masih menolak legitimasi negara Israel dengan alasan agama. Bagi mereka, Zionisme adalah gerakan politik sekuler yang memanfaatkan identitas Yahudi untuk tujuan nasionalisme modern, bukan representasi murni ajaran Taurat.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa sejak awal, hubungan antara Yahudi sebagai agama dan Zionisme sebagai ideologi politik memang tidak sejalan. Di sisi lain, para pendiri Israel banyak dipengaruhi oleh ideologi sosialisme Eropa yang berkembang kuat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Sistem kibbutz atau komunitas kolektif pertanian yang berkembang di Israel pada masa awal merupakan contoh nyata pengaruh sosialisme tersebut.
David Ben-Gurion sendiri dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan gerakan buruh dan sosialisme Zionis. Dalam banyak pidatonya, identitas kebangsaan dan pembangunan negara modern seringkali lebih dominan disbandingkan simbol-simbol religius Yahudi.
Karena itu, sejumlah sejarawan menilai bahwa proyek Israel pada awalnya lebih menyerupai gerakan nasionalisme sekuler ketimbang negara agama. Pemikir Yahudi Amerika, Norman Finkelstein termasuk salah satu tokoh yang sering mengkritik penggunaan identitas Yahudi untuk membenarkan kebijakan politik Zionisme.
Dalam bukunya “The Holocaust Industry”, Finkelstein menyoroti bagaimana tragedi Holocaust dan identitas penderitaan Yahudi kerap dipakai untuk memperoleh legitimasi politik bagi gerakan Zionisme.
Pandangan Finkelstein menuai keontroversi di kalangan Yahudi, tetapi juga membuka ruang diskusi kritis tentang hubungan antara identitas Yahudi dan proyek politik Zionisme.
Sejarawan Yahudi lainnya seperti Shlomo Sand, dalam bukunya “The Invention of the Jewish People” mempertanyakan narasi historis mengenai bangsa Yahudi sebagai satu identitas etnis tunggal yang secara otomatis memiliki klaim politik atas Palestina.
Argumen Shlomo Sand menunjukkan bahwa di kalangan intelektual Yahudi sendiri terdapat perdebatan panjang mengenai Zionisme, identitas nasional, dan legitimasi negara Israel.
Bahkan, fisikawan Yahudi Albert Einstein (1879–1955) menentang keras berdirinya negara Zionis Israel. Sikap Einstein dituangkan dalam surat yang ditunjukkan kepada Shepard Rifkin, Executive Director American Friends of the Fighters for the Freedom of Israel.
Tujuh bulan berselang, Einstein bersama 29 tokoh ternama AS lainnya menulis surat terbuka kepada The New York Times. Surat itu diterbitkan pada 4 Desember 1948 berjudul “New Palestine Party: Visit of Menachem Begin and Aims of Political Movement Discussed.”
Poin penting dari surat itu adalah kritikan atas pendirian Partai Harerut di Israel dan kunjungan PM Israel Mencahem Begin ke AS. Menurut mereka partai tersebut mirip denga partai Nazi. Bahkan, secara spesifik menyebutnya sebagai “partai teroris”.
Karena itu gerakan Zionisme lebih tepat dipahami sebagai perpaduan antara nasionalisme modern, kolonialisme Eropa, identitas etnis, dan kepentingan politik global yang dibungkus simbol-simbol sejarah Yahudi.
Fakta bahwa banyak pendiri Israel berasal dari kalangan sekuler memperlihatkan bahwa proyek Zionisme sejak awal memiliki dimensi politik yang sangat kuat.
Dunia Melawan Ketidakadilan
Meski konflik Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun, gelombang kesadaran global terhadap penderitaan rakyat Palestina terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca genosida Gaza 2023.Jika dahulu narasi tentang Palestina banyak didominasi media Barat yang membela kepentingan Zionis Israel, kini generasi muda mendapatkan sumber alternatif lain, membaca sejarah, dan melihat langsung dokumentasi penderitaan warga Palestina melalui sosial media.
Hasilnya, berbagai aksi demonstrasi pro-Palestina terjadi di berbagai kota dunia, mulai dari London, New York, Paris, Istanbul hingga Jakarta. Bahkan kampus-kampus elite di Amerika yang selama ini dikenal dekat dengan kekuatan politik Barat mulai dipenuhi aksi solidaritas untuk Palestina.
Banyak analis melihat perubahan ini menandai lahirnya generasi baru yang lebih kritis terhadap isu kolonialisme dan hak asasi manusia. Ilmuwan politik Noam Chomsky dalam berbagai tulisannya, termasuk The Fateful Triangle menyebut bahwa dukungan kepada Israel dibangun melalui dominasi narasi media mainstream dan kekuatan politik global.
Kini, dominasi narasi tersebut mulai terdegradasi. Perlawanan sipil global terhadap Israel juga termanifestasi melalui gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS).
Gerakan yang lahir pada 2005 ini menyerukan boikot ekonomi, akademik, dan budaya terhadap Israel sebagai bentuk tekanan internasional agar Israel menghentikan pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia di Palestina.
Aktivis Palestina Omar Barghouti dalam bukunya “Boycott, Divestment, Sanctions: The Global Struggle for Palestinian Rights” menjelaskan, gerakan tersebut dibangun atas prinsip perlawanan sipil non-kekerasan dan solidaritas global terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Dukungan internasional juga terlihat melalui berbagai aksi kemanusiaan untuk Gaza. Para aktivis dari berbagai negara menunjukkan solidaritas bahwa rakyat Palestina tidak sendirian. Simbol solidaritas itu muncul dari kalangan tokoh publik, seniman, hingga atlet dunia.
