Oleh Zaenal Abidin Syuja’i*
KABAR BANGGAI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari sebuah niat yang pada dasarnya mulia, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai investasi sumber daya manusia masa depan.
Dalam perspektif pembangunan bangsa, tidak ada yang menolak pentingnya pemenuhan gizi bagi generasi muda. Anak yang sehat secara fisik tentu memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh, belajar, dan berprestasi.
Namun demikian berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi MBG menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah program ini telah dirancang dengan perencanaan yang matang, tata kelola yang kuat, dan mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional secara proporsional?
Di tengah keterbatasan fiskal negara, setiap rupiah anggaran publik semestinya diarahkan pada program yang memberikan dampak terbesar bagi kemajuan bangsa. Karena itu, diskusi mengenai MBG tidak boleh berhenti pada aspek populisme kebijakan, tetapi harus menyentuh substansi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Pendidikan dan amanat Konstitusi
Konstitusi Indonesia menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan bangsa. Pasal 31 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan negara untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional serta mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
Tujuan akhirnya bukan sekadar menyediakan ruang belajar, tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang dimaksud tidak hanya bersifat akademik, melainkan juga mencakup pembentukan karakter, moralitas, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan daya saing global. Di sinilah muncul pertanyaan yang layak diajukan.
Ketika dunia pendidikan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, yakni kualitas guru yang belum merata, sarana pendidikan yang tertinggal, ketimpangan akses pendidikan, rendahnya kemampuan literasi dan numerasi, serta kesejahteraan tenaga pendidik yang belum optimal, apakah pengalokasian anggaran yang sangat besar untuk MBG merupakan pilihan paling tepat?
Gizi penting, tapi bukan satu-satunya jawaban
Tidak dapat dipungkiri bahwa gizi berpengaruh terhadap kemampuan belajar anak. Namun kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh faktor gizi semata.
Banyak negara berhasil membangun sumber daya manusia unggul karena fokus pada kualitas sistem pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan, penguatan budaya riset, dan peningkatan kompetensi guru. Gizi menjadi faktor pendukung, bukan satu-satunya instrumen pembangunan manusia.
Karena itu, jika MBG menghabiskan ruang fiskal yang sangat besar hingga berpotensi mengurangi efektivitas program pendidikan lainnya, maka evaluasi menjadi sebuah keniscayaan.
Pembangunan manusia memerlukan keseimbangan antara kebutuhan fisik dan kebutuhan intelektual. Tubuh yang sehat memang penting, tetapi kecerdasan, karakter, dan kualitas pendidikan tetap menjadi penentu utama kemajuan bangsa.
Risiko salah menentukan prioritas
Sejarah pembangunan di berbagai negara menunjukkan bahwa kesalahan memilih prioritas seringkali menghasilkan pemborosan sumber daya yang besar. Program yang populer secara politik belum tentu menjadi program yang paling efektif secara pembangunan.
Ketika orientasi kebijakan lebih banyak diarahkan pada program-program yang mudah dilihat dan dirasakan dalam jangka pendek, sementara investasi jangka panjang seperti peningkatan kualitas pendidikan terabaikan, maka bangsa manapun berisiko kehilangan momentum untuk menciptakan generasi yang benar-benar unggul.
Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan global yang sangat kompleks. Revolusi teknologi, kecerdasan buatan, persaingan ekonomi dunia, dan perubahan geopolitik menuntut hadirnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan adaptif.
Tantangan tersebut tidak akan dapat dijawab hanya dengan program pemenuhan gizi. Sejatinya diperlukan transformasi pendidikan yang serius, terukur, dan berkelanjutan.
Tata kelola dan akuntabilitas
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah tata kelola program. Besarnya anggaran selalu berbanding lurus dengan besarnya risiko penyimpangan apabila pengawasan tidak berjalan optimal.
Munculnya berbagai persoalan administratif, dugaan ketidaksiapan pelaksanaan, hingga potensi penyalahgunaan anggaran harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Program sebesar MBG membutuhkan sistem pengawasan yang ketat, transparansi penggunaan anggaran, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Tanpa tata kelola yang baik, niat mulia sekalipun dapat berubah menjadi beban fiskal dan sumber masalah baru.
Penutup
Perdebatan mengenai MBG sejatinya bukan pertentangan antara kebutuhan gizi dan kebutuhan pendidikan. Keduanya sama-sama penting. Persoalan utamanya adalah bagaimana negara menentukan prioritas dan memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat optimal bagi masa depan bangsa.
Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat Konstitusi yang tidak boleh dikalahkan oleh pertimbangan jangka pendek. Program pemenuhan gizi harus berjalan, tetapi tidak boleh mengorbankan investasi yang lebih fundamental dalam pembangunan manusia, yaitu pendidikan yang berkualitas.
Bangsa yang besar tidak hanya membutuhkan generasi yang sehat secara fisik, tetapi juga generasi yang cerdas, berkarakter, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman. Di situlah ukuran keberhasilan sebuah kebijakan publik seharusnya ditempatkan. ( Rilis AAT/S)**
