KABAR BANGGAI – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Luwuk terus berkomitmen menjaga serta memfasilitasi pemenuhan hak sipil Warga Binaan, khususnya dalam pengawalan hak pilih.
Sebagai langkah awal penguatan sinergi antarlembaga, Lapas Luwuk menerima agenda konsultasi dan koordinasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banggai Laut, Kamis (8/10).
Pertemuan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Banggai Laut dalam pencegahan pelanggaran serta pengawasan non-tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026.
Melalui agenda konsultasi ini, Bawaslu Banggai Laut melakukan koordinasi teknis terkait pencermatan data kependudukan masyarakat Banggai Laut yang saat ini sedang menjalani masa pidana di Lapas Kelas IIB Luwuk.
Data tersebut dibutuhkan sebagai bahan sandingan pengawasan agar seluruh warga yang memiliki hak pilih tetap terdata dengan akurat.
Kepala Lapas Kelas IIB Luwuk, Muhammad Bahrun, menyambut hangat inisiatif koordinasi tersebut dan menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung keterbukaan data kependudukan sesuai aturan yang berlaku.
“Konsultasi dan koordinasi ini sangat krusial untuk memastikan tidak ada hak pilih Warga Binaan asal Banggai Laut yang terabaikan.
Kami di Lapas Luwuk siap memfasilitasi kebutuhan data kependudukan Warga Binaan yang diperlukan Bawaslu, tentunya dengan tetap berpedoman pada mekanisme administrasi dan perlindungan data pribadi yang berlaku,” ujar Bahrun.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Laut, Moh. Ihwan, mengapresiasi keterbukaan serta respons cepat jajaran Lapas Luwuk dalam memfasilitasi tahap awal pengawasan ini.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kalapas Luwuk dan jajaran atas kerja samanya. Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan awal agar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Banggai Laut berjalan valid.
Data Warga Binaan dari Lapas Luwuk ini akan menjadi bahan pencermatan penting bagi kami untuk memastikan daftar pemilih tetap akurat dan akuntabel,” ungkap Moh. Ihwan.
Melalui konsultasi dan koordinasi yang terbangun, kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat komunikasi teknis agar pemenuhan hak pilih bagi Warga Binaan asal Kabupaten Banggai Laut dapat berjalan transparan dan tertib administrasi. ( Rilis Humas Lapas Luwuk) **
