KABAR BANGGAI – Kenaikan laju inflasi di Kabupaten Banggai, khususnya di Luwuk, menjadi sorotan utama Fraksi Partai Gerindra di DPRD Banggai. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai, inflasi tahun ke tahun (Year on Year) pada tahun 2025 telah mencapai angka 4,66 persen. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya berada di angka 2,89 persen.
Peningkatan ini terasa paling berat pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, yang mengalami inflasi mencapai 7,98 persen. Kenaikan harga beras, sebagai salah satu komoditas pokok, menjadi isu yang paling mendesak bagi masyarakat.
Merespons situasi ini, Fraksi Gerindra mendesak pemerintah daerah agar alokasi belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 diprioritaskan untuk penanggulangan inflasi. Hal ini disampaikan dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banggai.
Ketua Fraksi Gerindra, Masnawati Muhammad, secara tegas mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk subsidi bahan pokok, terutama beras. “Kami mengusulkan kepada dinas terkait mengalokasikan belanja subsidi untuk kebutuhan pokok berupa beras.
Ini agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah inflasi dan dapat mendukung pembangunan nasional,” ujar Masnawati.
Masnawati menambahkan bahwa alokasi belanja untuk penanggulangan dampak inflasi merupakan instruksi penting dari pemerintah pusat. Sesuai dengan instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan guna kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat dan ketahanan pangan.
“Kami Fraksi Gerindra konsisten. Instruksi Presiden dan Edaran Mendagri cukup jelas, alokasi belanja daerah dalam APBD Perubahan untuk kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Data BPS menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah (Sulteng) menempati posisi kedua dalam daftar provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional, mencapai 4,02 persen, hanya sedikit di bawah Sumatera Utara yang mencatat angka 4,42 persen.
Secara spesifik di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Banggai menempati posisi ketiga dengan tingkat inflasi daerah tertinggi di Sulteng, setelah Kabupaten Morowali (5,69%) dan Kabupaten Toli-toli (5,70%).
Selain itu, inflasi bulanan (Month to Month) di Luwuk juga cukup tinggi, yakni sebesar 0,55 persen, menempatkan Luwuk di posisi kedua setelah Kabupaten Toli-toli (0,82%). Angka-angka ini menegaskan perlunya tindakan cepat dan efektif dari pemerintah daerah untuk mengendalikan harga-harga, terutama bahan pokok, demi menjaga daya beli masyarakat.
Rancangan Perubahan APBD 2025 ini sendiri telah dalam proses asistensi oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Dengan adanya sorotan tajam dari Fraksi Gerindra, diharapkan pembahasan anggaran ini dapat benar-benar memihak pada kepentingan masyarakat yang terdampak langsung oleh kenaikan inflasi.( SGL) **
