Program MBG berdampak jangka panjang bagi kualitas pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak bangsa. Apa yang salah dari program ini. Kalau pemerintah mampu dan mayoritas masyarakat Indonesia mendukung kenapa tidak?!
Sikap reaktif dan langsung menolak program ini tentu kurang bijaksana. Yang diperlukan adalah memperbaiki dan menyempurnakan, sebab yang kurang dari program MBG lumayan banyak. Di antaranya soal tekni pelaksanaan.
Misalnya, mengapa yang didahulukan anak siswa di sekolah yang ada di kota. Kenapa tidak didahulukan mereka yang tak mampu dan tinggal di sudut sudut kampung dan pulau jauh?!
Bukankah mereka yang paling membutuhkan? Bukankah tujuan program MBG adalah untuk memperbaiki gizi yang kurang, bukan sekedar memenuhi dan melaksanakan ritual makan bergizi gratis?
Soal proyek strategis nasional (PSN) seperti yang terjadi dalam kasus PSN Rempang di Provinsi Riau, dan PSN PIK2 di Provinsi Banten. Pembangunan PSN Rempang Eco City adalah proyek visioner untuk membangun kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi pusat kegiatan pariwisata, perdagangan, dan industri.
Ini kan program bagus yang bisa berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga setempat. Demikian juga dengan PSN PIK2. Itu proyek yang dirancang cukup lama untuk menghidupkan perekonomian wilayah Pantai Utara Tangerang-Banten agar bisa berubah menjadi pusat ekonomi baru.
Jadi, kedua PSN di atas adalah proyek strategis dan penting yang diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Harusnya tak perlu buru-buru ditolak.Yang diperlukan adalah memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut.
Warga setempat tak akan menolak bila sebelumnya ada langkah-langkah informatif-persuasif, dan pemerintah tidak terburu buru melakukan langkah agresif dengan alasan untuk percepatan pembangunan. Pernahkah misalnya pemerintah dan pihak investor melakukan maping potensi masalah?
Pernahkah tokoh agama, ulama, pendeta, tokoh adat, dan sesepuh diajak berbicara tentang nilai-nilai lokal apa saja yang perlu dilestarikan, lahan hijau mana saja harus dipertahankan, seperti apa gambaran wujud pembangunan yang akan dicapai, dan masyarakat lokal akan berperan seperti apa dalam proses pembangunan baik sebelum dan sesudahnya?
Sejauh ini kita belum banyak mendengar informasi soal obrolan macam itu baik dalam kasus PSN di Rempang maupun di PIK2.
Begitupun dalam kasus penolakan terhadap program efiesensi anggaran.Tentu semua orang senang dan mendukung ada efisiensi. Selama ini publik sudah tahu betapa banyak pemborosan atau pengeluaran yang tak perlu dari penggunaan APBN dan APBD.
Tapi kurang elok jika program tersebut langsung ditolak begitu saja. Yang diperlukan adalah langkah-langkah yang bukan sekedar efiesensi dari sisi anggaran, melainkan langkah- langkah mengubah cara dan gaya hidup hedonis-borjuis dan birokratis para pejabat.
