“Diproyeksikan Turun Drastis Hanya Rp2,9 Triliun”
KABAR BANGGAI – Pemerintah Kabupaten Banggai tampaknya harus menelan pil pahit terkait kondisi keuangan daerah yang semakin merosot. Harapan besar yang pernah digaungkan oleh Bupati tentang potensi APBD mencapai Rp6 triliun kini justru berbanding terbalik dengan kenyataan. Proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 justru menunjukkan angka yang mengecewakan.
Hal ini terungkap dalam Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bappeda Banggai di Hotel Estrela Luwuk, Senin (17/3/2025). Forum ini merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2026. Sayangnya, data yang dipaparkan dalam forum tersebut jauh dari ekspektasi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai, Damri Dayanun, dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa rata-rata pertumbuhan belanja daerah dalam enam tahun terakhir (2020-2025) hanya mencapai 8,05 persen. Jika mengacu pada belanja daerah tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp3,2 triliun, seharusnya pada tahun 2026 belanja daerah bisa meningkat menjadi Rp3,5 triliun. Namun, realitas berkata lain.
Menurut perkiraan, Kabupaten Banggai tidak akan mendapatkan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp507 miliar lebih pada tahun 2026. Akibatnya, proyeksi belanja daerah justru turun drastis menjadi hanya Rp2,9 triliun. Angka ini tentu sangat jauh dari ekspektasi yang sebelumnya dicanangkan.
Lebih buruk lagi, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai juga mengungkapkan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan drastis. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp3,071 triliun pada tahun 2025, angka ini justru anjlok hingga Rp2,5 triliun pada tahun 2026. Penurunan ini setara dengan 16,49 persen, yang sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Diketahui, dana transfer yang selama ini menjadi andalan dalam menopang APBD Banggai mengalami penyusutan hingga Rp507 miliar atau 18,44 persen dibanding tahun 2025. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Banggai masih sangat lemah dan terlalu bergantung pada dana dari pusat.
Janji politik yang pernah dilontarkan tentang potensi APBD Rp6 triliun kini tampak seperti mimpi kosong belaka. Alih-alih mengalami kenaikan signifikan, kondisi keuangan daerah justru semakin tertekan. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Banggai, sejauh mana pemerintah daerah benar-benar memiliki strategi konkret dalam meningkatkan pendapatan dan mengelola belanja daerah dengan efektif?
Masyarakat berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi krisis fiskal ini. Tanpa solusi yang jelas, Banggai bisa saja mengalami stagnasi pembangunan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.**
