KABAR BANGGAI – Pembangunan Tugu Batas Kecamatan Toili Barat, yang menjadi simbol perbatasan Kabupaten Banggai dengan Kabupaten Morowali, kini menyisakan kekecewaan mendalam.
Proyek yang dibiayai melalui APBD 2024 sebesar Rp346.000.000 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) dan dikerjakan oleh CV. Hanfasa Konstruksi di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai itu, hingga kini tak kunjung rampung. Kondisi memprihatinkan tersebut terungkap saat awak media meninjau lokasi pada Sabtu, 26 April 2025.
Alih-alih menjadi kebanggaan daerah, proyek ini justru terlihat semrawut dan terbengkalai. Bangunan Tugu Batas tersebut masih menyisakan material kayu berserakan, tanpa ada tanda-tanda penyelesaian. Tak hanya itu, proyek ini juga terkesan dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan intensif dari instansi terkait.
Padahal, idealnya, proyek pembangunan dengan nilai ratusan juta rupiah tersebut harus sudah rampung dan difungsikan. Namun faktanya, hingga memasuki Triwulan I tahun 2025, progresnya justru jauh dari kata selesai.
Pekerjaan lewat tahun seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius, karena tidak hanya berdampak pada fisik bangunan, tetapi juga pada akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Kondisi terbengkalai ini menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah proyek ini akan dilanjutkan? Ataukah akan menjadi monumen kegagalan pengelolaan dana rakyat? Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Banggai maupun kontraktor pelaksana mengenai nasib lanjutan proyek tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR, tidak tinggal diam. Mereka mendesak agar proyek ini segera diaudit, baik dari sisi administrasi maupun fisik, untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Sejatinya, pembangunan tugu batas tidak hanya sekadar proyek fisik. Ia membawa nilai simbolis sebagai penanda kedaulatan administratif, identitas daerah, serta wujud pelayanan pemerintah kepada rakyat.
Namun ketika pembangunan ini malah mangkrak, pesan yang tersampaikan kepada publik justru adalah kelalaian, ketidakpedulian, dan pemborosan anggaran.
Kini, publik menunggu, apakah Pemerintah Kabupaten Banggai berani bertindak tegas terhadap ketidakberesan ini? Atau malah memilih tutup mata, membiarkan uang rakyat hangus sia-sia di tengah proyek setengah jadi?**
