“Realisasi PAD Banggai 4 Tahun Terakhir Gagal Capai Target”
KABAR BANGGAI – Di tengah proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Banggai yang dianggap selalu mengalami kenaikan, ternyata tidak diiringi dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang besar.
Porsi PAD bahkan hanya berada pada kisaran 7 persen bila diperbandingkan dengan total pendapatan daerah. Artinya, Kabupaten Banggai masih sepenuhnya dibiayai dari dana transfer pemerintah pusa.
Dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai yang dipaparkan pada kegiatan Forum Perangkat Daerah yang membahas proyeksi tahun 2026, Senin (17/3/2025), terlihat bahwa selain porsi PAD yang kecil dalam postur APBD, juga realisasi PAD yang selalu gagal mencapai target.
Ironisnya, dalam empat tahun terakhir masa pemerintahan Bupati Amirudin, realisasi PAD selalu gagal memenuhi target yang ditetapkan. Angka-angka berikut menunjukkan tren yang berulang tanpa ada solusi konkret:
- Tahun 2021: Target Rp233,6 miliar, realisasi hanya Rp190,4 miliar.
- Tahun 2022: Target Rp248,9 miliar, realisasi Rp217,6 miliar.
- Tahun 2023: Target turun menjadi Rp239,3 miliar, realisasi Rp216,3 miliar.
- Tahun 2024: Target Rp253,3 miliar, realisasi Rp232,3 miliar.
Menghadapi 2025, Pemkab Banggai kembali memasang target tinggi sebesar Rp294,5 miliar, meskipun perkiraan capaian masih berkisar pada angka yang sama seperti tahun sebelumnya, yakni Rp232,3 miliar. Begitu pula untuk tahun 2026, target PAD kembali dinaikkan menjadi Rp296,1 miliar tanpa ada jaminan realisasi yang lebih baik.
Lantas, di mana letak masalahnya? Jika target selalu tinggi tetapi realisasi selalu jauh di bawah ekspektasi, apakah ini sekadar optimisme tanpa dasar atau memang ada kebocoran yang tak pernah tersentuh?
Sejumlah pengamat menilai bahwa rendahnya realisasi PAD bisa disebabkan oleh lemahnya strategi pemungutan pajak dan retribusi daerah, kebocoran dalam sistem keuangan, atau bahkan praktik pengelolaan yang kurang transparan.
Selain itu, masyarakat mulai mempertanyakan ke mana sebenarnya uang rakyat ini mengalir. Dengan kenaikan target setiap tahun tetapi realisasi yang tak pernah mencapai sasaran, apakah ada evaluasi yang serius atau hanya sekadar ritual angka-angka di atas kertas?
Pemkab Banggai seharusnya lebih realistis dalam menetapkan target PAD, sekaligus berbenah dalam manajemen pendapatan daerah agar tidak sekadar bergantung pada dana pusat. Jika tidak, maka alih-alih menjadi daerah yang mandiri secara fiskal, Banggai akan terus bergantung dan tertinggal dibandingkan daerah lain yang lebih inovatif dalam mengelola keuangannya.
Kini, publik menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah. Apakah sekadar menaikkan target tanpa solusi, atau benar-benar memperbaiki sistem agar PAD benar-benar bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan untuk pembangunan daerah?
