Supriadi Lawani: Jabatan Bupati Bukan Mahkota, Stop Gaya Feodal!

KABAR BANGGAI – Beberapa hari lalu ada pernyataan disalah satu media online yang memuat pernyataan seorang tokoh yang secara tidak langsung mengasosiasikan jabatan bupati dengan “Mahkota”.

Pernyataan ini mendapatkan respon dari Supriadi Lawani salah seorang pemerhati politik di kabupaten Banggai. Dia mengatakan bahwa dirinya merasa heran jika  ada yang politisi dan juga pejabat yang mengasosiasikan jabatan Bupati hari ini dengan simbol “mahkota”, baginya itu sangat berbau feodal.

Pernyataan ini dikatakan Supriadi Lawani dalam satu wawancara dengan awak media pada Senin( 10/3/2025)

“saya kira jika ada tokoh yang mengasosiasikan jabatan Bupati hari ini yang dipilih rakyat secara langsung dengan”mahkota ” maka pasti orang itu memiliki sifat feodal” jelas Budi.

Baca Juga Berita Ini:  Pajak untuk Rakyat Kecil, Mobil Mewah untuk Pejabat

Bagi Budi demikian dia dipanggil bahwa yang penting saat ini adalah mewujudkan apa yang disebut sebagai Daulat rakyat.

Menurutnya konsep daulat rakyat adalah bagian yang terikat dan tidak terpisahkan dengan demokrasi, di mana pemerintahan harus bertindak sesuai dengan kehendak rakyat dan untuk kepentingan mereka. Prinsip ini juga menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat dan dapat diganti melalui pemilihan umum.

“Daulat rakyat adalah prinsip dimana pemerintah harus menjadi pelayan rakyat” demikian kata pria yang berpenampilan sederhana ini.

Diakhir pernyataannya Budi berharap Banggai kedepannya mengahasilkan pemimpin yang betul – betul paham bahwa kedaulatan sesungguhnya ada ditangan rakyat dan itu bisa diwujudkan dengan tidak memilih pemimpin yang mabuk akan “mahkota”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *