Maka, wajar jika publik pada akhirnya skeptis. Penerapan pola yang sampai mengenyampingkan riset komprehensif berbasis data dan analisis mendalam ini, jangan-jangan sedikit banyak memang sarat dengan kepentingan politik.
Banyak kebijakan tampaknya lebih berorientasi pada kalkulasi politik, meskipun banyak dari urusan mereka memang berkelindan dengan hal-hal bersifat politis. Tak mengherankan bila hal tersebut ada benarnya, meminjam pemikiran Niccolò Machiavelli, bahwa dalam politik, persepsi publik seringkali lebih menentukan dibandingkan realitas kebijakan itu sendiri.
Setelah menemukan gejalanya, dari sini kita mengetahui bahwa pola tersebut tidak hanya menunjukkan kelalaian teknokrasi, tetapi juga lemahnya political will untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Sementara, pemerintah sebagai aktor kebijakan menjadi alat kontrol sosial dalam membentuk persepsi publik, yakni bagaimana publik berpikir, berperilaku, dan mempertaruhkan efektivitas kebijakan sama saja dengan mempertaruhkan kredibilitas institusi pemerintahan di mata masyarakat.
Lebih penting dari itu, bukan tidak mungkin siklus distrust rakyat terhadap pemerintah pun kian bereskalasi. Ketidakmandirian pemerintah dalam membangun tata kelola yang baik (good governance) berkecenderungan pada cautious governance, yakni pemerintah yang lamban, ragu-ragu, dan semata-mata kompromistis.
Ini akan berujung pada delegitimasi kekuasaan, di mana setiap kebijakan, sebaik apapun isinya akan selalu disambut kecurigaan publik. Maka, sudah saatnya pemerintah berhenti bermain-main dengan nasib banyak orang.
Pemerintah harus mulai memikirkan bagaimana mengembalikan kepercayaan dan pesimisme publik dengan membangun pemerintahan yang sehat dan lebih populis serta responsif terhadap kebutuhan publik.
Daripada sibuk mencari cara agar kebijakan tampak baik, lebih baik memastikan kebijakan itu benar-benar baik agar publik yakin mereka tidak menaruh kepercayaan di tangan mereka yang salah. Lantas bagaimana sebaiknya pengambilan kebijakan publik dirumuskan agar benar-benar mewakili kepentingan publik?
Model demokrasi deliberatif, yang dikembangkan Jürgen Habermas dan Joshua Cohen, menawarkan pendekatan efektif untuk diterapkan, dengan menempatkan partisipasi publik sebagai elemen utama dalam proses perumusan kebijakan, memastikan setiap kebijakan lahir secara dialogis dan inklusif.
Sebab, pemerintah memang pemangku kebijakan, tetapi rakyatlah pemangku kepentingannya, sehingga mengabaikan partisipasi mereka berarti mengkhianati prinsip luhur founding fathers.
Selain itu, sebetulnya ada banyak model pendekatan lain yang dapat dijadikan standar sesuai kebutuhan masyarakat, seperti Adaptive Governance yang mengutamakan adaptabilitas dalam menghadapi dinamika sosial dan lingkungan, teori Inkrementalisme (Charles Lindblom) yang menekankan perubahan bertahap melalui evaluasi berkala, dan lain-lain.
