KABAR BANGGAI – Alokasi dana pendidikan di Kabupaten Banggai menjadi sorotan publik. Dengan total anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah, pertanyaan besar muncul: apakah dana ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk memajukan kualitas pendidikan di daerah?
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai menganggarkan dana operasional fantastis untuk sekolah-sekolah di wilayahnya. Sabtu 6 September 2025.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) saja mencapai Rp32.985.476.000, sementara untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp17.657.420.000.
Tak hanya itu, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga mengalir sebesar Rp6.579.000.000, dan BOP Non-Formal/Kesetaraan sebesar Rp1.864.413.590. Total dana yang dikelola mencapai angka yang sangat signifikan, menjanjikan kesejahteraan bagi seluruh lembaga pendidikan.
Dengan anggaran yang sedemikian besar, seharusnya tidak ada lagi sekolah yang mengalami kesulitan finansial. Proses belajar mengajar pun diharapkan bisa berlangsung maksimal, didukung oleh fasilitas dan sarana prasarana yang memadai.
Logikanya, semua sekolah di Kabupaten Banggai semestinya sudah berada dalam kondisi sejahtera. Namun, realitas di lapangan kerap memunculkan pertanyaan. Apakah semua sekolah benar-benar merasakan dampak positif dari kucuran dana operasional ini?
Pertanyaan yang kini mengemuka di tengah masyarakat adalah, apakah dana BOS dan BOP ini benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan nyata sekolah?
Keterbukaan dan akuntabilitas penggunaan dana ini menjadi kunci utama. Masyarakat berhak tahu, apakah setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar sampai ke tangan sekolah dan digunakan untuk keperluan yang esensial.
Sampai saat ini, publik masih menanti jawaban konkret. Apakah sudah ada audit atau pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan dana operasional ini? Apakah pembelanjaan di setiap sekolah sudah sesuai dengan kebutuhan yang dilaporkan?
Dan yang tak kalah penting, apakah wujud fisik dari belanja tersebut benar-benar ada dan sesuai dengan laporan?
Transparansi pengelolaan dana miliaran rupiah ini sangat krusial. Jika pemanfaatan dana ini tidak tepat sasaran, maka janji pemerintah untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Banggai akan sulit terwujud.
Masyarakat, sebagai pemangku kepentingan utama, berharap adanya kejelasan dan tindakan nyata dari pihak terkait.( MAM) **
