KABAR BANGGAI – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Luwuk bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai menggelar rapat koordinasi dan konsultasi di ruang kerja Kalapas Luwuk pada Selasa, (23/6), untuk mematangkan teknis pelaksanaan Sensus Ekonomi nasional bagi Warga Binaan.
Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh Warga Binaan di dalam Lapas tetap terdata secara akurat dan tidak luput dari program pendataan strategis milik negara.
Pertemuan penting ini dihadiri langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Banggai, Muhammad Rivani A, S.IP.,M.M., bersama jajarannya, yang disambut hangat oleh Kepala Lapas Kelas IIB Luwuk, Muhammad Bahrun beserta jajaran pejabat struktural.
Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Luwuk, Muhammad Bahrun menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh dan memfasilitasi tim pencacah dari BPS selama proses sensus berlangsung.
Ia menekankan bahwa berada di balik jeruji besi tidak serta-merta menghilangkan hak-hak administratif maupun hak data para Warga Binaan sebagai warga negara Indonesia.
“Kami siap bersinergi dan memfasilitasi jalannya Sensus Ekonomi di dalam Lapas. Ini adalah langkah penting agar seluruh Warga Binaan tetap terakomodir dalam program pendataan nasional, sekaligus memastikan bahwa data yang dihasilkan BPS nantinya benar-benar akurat dan mencakup seluruh lapisan masyarakat,” uja Bahrun.
Dalam kedatangannya, Kepala BPS Kabupaten Banggai, Muhammad Rivani menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keterbukaan dan dukungan penuh yang diberikan oleh pihak Lapas Luwuk. Ia menjelaskan bahwa koordinasi ini sangat krusial dilakukan.
Mengingat Lapas memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan yang ketat, diperlukan penyamaan persepsi mengenai mekanisme pengumpulan data di lapangan agar berjalan aman namun tetap valid.
“Kami berterima kasih atas sambutan positif dari jajaran Lapas Luwuk. Sensus Ekonomi ini bertujuan untuk memotret realitas perekonomian masyarakat secara menyeluruh, termasuk para Warga Binaan.
Melalui koordinasi awal ini, kami ingin memastikan petugas lapangan kami dapat melakukan pendataan dengan valid dan akurat, namun tetap menghormati dan mematuhi protokol keamanan yang berlaku di dalam Lapas,” ujar Rivani.
Sensus Ekonomi di lingkungan Lapas ini nantinya akan menyasar para Warga Binaan untuk memotret potensi, latar belakang, serta aktivitas ekonomi yang relevan. Data ini nantinya menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi yang inklusif.
Melalui kematangan koordinasi dan konsultasi ini, diharapkan proses pengambilan data ekonomi di lingkungan Lapas Kelas IIB Luwuk dapat berjalan dengan tertib, aman, dan sukses memenuhi target linimasa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. (ks)**
