Oleh Mumtaza Chairannisa*
KABAR BANGGAI – Konflik yang tengah berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat bukanlah hal yang mengejutkan dan bukan pula hal yang baru. Ini adalah gema dari pergantian rezim di era Perang Dingin di negara-negara pascakolonial.
Pada 1953, Mohammad Mosaddegh menjadi korban pertama pergantian rezim oleh Washington, sementara Peristiwa 1965 di Indonesia merupakan bentuk yang lebih berkembang dari strategi intervensi Perang Dingin yang kemudian dikenal sebagai ‘Metode Jakarta.’
Perang Dingin, sebagaimana lazim dipahami, terjadi antara dua pihak: Amerika Serikat dan Uni Soviet, namun konfliknya sangat mengganggu jalannya pemerintahan di negara-negara pascakolonial.
Penelitian terkini, seperti karya Vincent Bevins dalam “The Jakarta Method” menyebutkan, kawasan-kawasan lain, termasuk Sri Lanka, Amerika Latin, dan Asia Tenggara terpaksa terseret dalam konflik ini.
Bevins menyerukan sudut pandang yang lebih luas dalam kajian Perang Dingin, mencakup pihak-pihak yang terdampak dan mereka yang masih menanggung akibat jangka panjang dari warisannya.
Konteks ‘Perang Dingin yang Panas’
Ketika Perang Dingin pecah, negara-negara bangsa yang baru lahir berjuang menemukan pijakan mereka di dunia modern. Negara-negara yang terjebak dalam persimpangan konflik ideologi Timur-Barat adalah negara-negara di Global Selatan yang secara geografis berada lebih dekat ke khatulistiwa. Itulah asal-usul istilah ‘Perang Dingin yang Panas.’
Perjuangan ini, ditambah dengan ketakutan rekolonisasi, menjadi fondasi kuat bagi pembangunan berbagai negara. Di Indonesia, hal ini melahirkan doktrin ‘Bebas-Aktif’ dalam kebijakan luar negeri yang berupaya menavigasi urusan global tanpa berpihak pada salah satu blok adikuasa.
Pada masa itu, kapitalisme dipandang sebagai ideologi yang dipaksakan entitas-entitas penjajah. Oleh karena itu, kecenderungan negara-negara yang baru merdeka terhadap komunisme atau sosialisme mungkin bukan merupakan penolakan penuh terhadap ideologi itu, melainkan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan imperialisme Barat.
Meski demikian, di tengah tekanan kedua kekuatan besar, muncul upaya untuk mengambil sikap yang tidak berpihak pada AS maupun USSR, antara lain melalui Gerakan Non-Blok (GNB) atau Konferensi Asia-Afrika.
GNB mendeskripsikan konferensi pertama di Bandung pada 1955 sebagai pertemuan yang berlangsung ‘atas keinginan negara-negara penyelenggara untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Timur-Barat pada masa Perang Dingin, melainkan untuk memusatkan perhatian pada perjuangan kemerdekaan nasional dan pembangunan ekonomi mereka.’
Kasus Iran
Mohammad Mosaddegh adalah pemimpin pertama yang terpilih secara populer di Iran dan berpotensi menjadi figur teladan bagi bangsa-bangsa baru lainnya. Ia adalah seorang aristokrat anti-monarki yang, serupa dengan misi GNB, bertujuan melindungi sumber daya nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Setelah kehadiran panjang Inggris dalam industri minyak Iran, Mosaddegh menggalang sentimen rakyat untuk mengusir mereka dari sumber daya Iran.
Nasionalisasi perusahaan Minyak Anglo-Iranian (AIOC; kini dikenal sebagai BP) oleh Mosaddegh mengakibatkan operasi diplomatik dan intelijen rahasia pertama Washington.
Operasi Ajax, sebagaimana terungkap melalui dokumen CIA yang diklasifikasi pada 2013 merupakan hasil kolaborasi CIA, MI6 Inggris, dan Dinasti Pahlavi yang didukung AS.
