Oleh Dr. KH Jazuli Juwaini, M.A.*
KABAR BANGGAI – Perdebatan mengenai lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia semakin mendesak untuk ditempatkan dalam kerangka yang serius dan jernih. Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan kecaman moral di satu sisi atau slogan kebebasan individual di sisi lain.
Saya berpandangan Indonesia sedang menghadapi situasi yang semakin mengkhawatirkan. Kampanye LGBT tidak lagi bergerak semata dalam ruang privat, tetapi hadir melalui media sosial, industri budaya, jaringan komunitas, simbol publik, dan berbagai narasi yang perlahan berusaha menggeser batas penerimaan masyarakat.
Fenomena ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan pinggiran yang akan selesai dengan sendirinya. Dalam konteks ini saya menyebut Indonesia sedang menghadapi situasi darurat LGBT.
Istilah ini bukan seruan untuk membenci manusia dan bukan pula pembenaran terhadap kekerasan, persekusi, penghinaan, atau tindakan main hakim sendiri. Setiap warga negara memiliki martabat dan berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil tanpa kesewenang-wenangan dari negara maupun kelompok masyarakat.
Namun penghormatan terhadap martabat manusia tidak dapat ditafsirkan sebagai kewajiban negara untuk menerima seluruh perilaku, kampanye, atau agenda perubahan sosial.
Negara tetap memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan batas ketika menyangkut moral publik, nilai agama, perlindungan anak, ketertiban umum, pendidikan, keluarga, serta ketahanan sosial dan budaya bangsa.
Di sinilah perdebatan seharusnya dimulai secara jujur. Pertanyaan utamanya bukan apakah kita membenci atau menyukai kelompok tertentu, melainkan apakah bangsa Indonesia masih memiliki kedaulatan untuk menentukan nilai, norma, dan arah kehidupan sosialnya sendiri.
Ataukah Indonesia harus menerima setiap agenda global hanya karena telah lebih dahulu dinormalisasi di negara lain? Jawaban saya tegas: Indonesia harus berdaulat atas nilai dan hukumnya sendiri. Kita bukan bangsa tanpa identitas, bukan negara tanpa dasar moral, dan bukan masyarakat yang dibangun di atas relativisme tanpa batas.
Indonesia berdiri di atas Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai agama, kebudayaan luhur, dan tradisi keluarga yang mengakar kuat dalam perjalanan bangsa.
Dari Ranah Privat ke Ruang Publik
Salah satu argumen yang paling sering dikemukakan adalah bahwa LGBT merupakan urusan privat. Pada tingkat tertentu, perlindungan terhadap ruang privat memang harus dihormati karena negara hukum tidak boleh berubah menjadi kekuasaan yang mengawasi secara sewenang-wenang kehidupan personal warga.
Kekuasaan negara harus memiliki batas dan setiap tindakan pemerintah wajib tunduk pada hukum. Namun persoalan berubah ketika sesuatu bergerak dari ranah privat menuju kampanye publik.
Ketika sebuah gagasan dipromosikan secara terbuka, disebarluaskan melalui platform digital, dikemas dalam produk budaya, diarahkan untuk memengaruhi kebijakan, atau diperkenalkan kepada anak dan generasi muda, kita tidak lagi semata-mata berbicara mengenai kehidupan personal seseorang.
