KABAR BANGGAI – Desakan pengusutan dugaan manipulasi absensi digital ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai terus bergulir. Kali ini datang dari anggota Fraksi Gerindra DPRD Banggai, Herdi Djiada, S.Pi., MM, yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun melakukan audit menyeluruh terhadap ASN yang terindikasi menggunakan aplikasi fake GPS pada sistem e-absensi.
Diminta tanggapannya, Sabtu (9/5/2026), Herdi menilai praktik manipulasi absensi bukan sekadar pelanggaran disiplin biasa, tetapi berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah karena berkaitan langsung dengan pembayaran tunjangan dan hak kepegawaian.
“Kalau ada ASN yang terbukti memanipulasi absensi demi mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan, maka itu tidak bisa dianggap persoalan ringan. Negara dirugikan, uang rakyat dipakai tidak pada tempatnya,” tegas Herdi.
Ia menilai audit independen penting dilakukan agar publik mengetahui secara jelas sejauh mana praktik tersebut terjadi, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat struktural maupun pimpinan OPD.
Herdi juga meminta pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada pemblokiran akun atau teguran administratif, melainkan menindak tegas seluruh pelaku sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.
“Kalau terbukti menerima tunjangan dengan cara memanipulasi kehadiran, tunjangan itu wajib dikembalikan. Jangan sampai ASN yang disiplin merasa diperlakukan tidak adil sementara pelanggar justru dibiarkan,” ujarnya.
Politisi Gerindra itu menegaskan bahwa digitalisasi absensi seharusnya menjadi instrumen meningkatkan disiplin ASN, bukan malah dimanfaatkan untuk mengakali sistem.
“Teknologi dibuat untuk memperkuat integritas birokrasi. Kalau justru dipakai untuk menipu sistem, itu sama saja merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik,” katanya.
Herdi turut mendukung langkah mahasiswa dan masyarakat sipil yang terus mendorong transparansi dalam penanganan kasus tersebut. Ia berharap pengusutan dilakukan secara terbuka tanpa tebang pilih.
“Publik sekarang kritis. Jangan ada kesan kasus ini ditutup-tutupi. Siapa pun yang terlibat harus diproses, baik staf biasa maupun pejabat,” tandasnya.
Sebelumnya, dugaan manipulasi absensi digital ASN di Banggai menjadi sorotan setelah ratusan akun terdeteksi menggunakan mock location atau fake GPS pada sistem e-absensi. Kasus itu memicu gelombang kritik publik dan aksi mahasiswa yang mendesak agar persoalan tersebut diusut hingga tuntas.(BP)**
