Oleh: Supriadi Lawani*
KABAR BANGGAI – Harga beras yang terus melambung hari-hari ini menjadi pukulan paling telak bagi rakyat kecil. Di pasar-pasar tradisional, angka yang terpampang bukan sekadar hitungan rupiah, melainkan beban berat yang harus dipikul oleh masyarakat miskin kota dan desa. Bagi kami, beras bukan sekadar komoditas—ia adalah kehidupan.
Ketika harganya tak terkendali, yang terguncang bukan hanya dapur, tetapi juga hati, martabat, dan masa depan keluarga.
Di Banggai, kenyataan ini semakin terasa getir. Setiap kali kembali dari pasar, para ibu pulang dengan langkah gontai, memeluk kantongan beras kecil yang harganya semakin mencekik.
Di dapur-dapur sederhana, panci sering dibiarkan kosong, kompor padam lebih lama dari biasanya, dan air mata menjadi bumbu tak kasatmata dalam setiap masakan. Sementara itu, pemerintah daerah tampak berjalan pelan, bahkan nyaris diam, seakan tak mampu atau tak peduli pada jerit perut rakyatnya sendiri.
Padahal, konstitusi kita jelas. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Apa arti “layak” bila rakyat kesulitan membeli makanan pokok? Apa arti “kemerdekaan” bila rakyat justru terikat pada kecemasan harga beras yang tak kunjung reda? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya menggugah hati nurani penguasa, bukan diabaikan.
Ironis, negeri yang katanya subur dan makmur justru membiarkan rakyatnya meneteskan air mata demi sepiring nasi. Ironi yang tak seharusnya terjadi di tanah yang begitu kaya akan sumber daya.
Krisis beras ini harusnya menjadi alarm keras. Pemerintah daerah tak boleh lagi bersembunyi di balik alasan klasik “mekanisme pasar”.
Dibutuhkan langkah nyata: operasi pasar yang konsisten, penguatan cadangan pangan, hingga kebijakan distribusi yang adil. Jangan biarkan harga beras menjadi momok yang membunuh harapan rakyat kecil.
Hari ini, doa rakyat sederhana kembali terucap di sudut dapur: semoga ada perubahan, semoga ada keadilan. Karena sepiring nasi bukan sekadar soal kenyang, melainkan tentang keberpihakan pemerintah pada rakyatnya sendiri.**
