Oleh: Supriadi Lawani*
Jamuan atau “Audit Rasa Silaturahmi”?
KABAR BANGGAI – Bupati Banggai, diketahui menjamu Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, bersama rombongan dalam sebuah makan siang di Luwuk (Luwuk Times, 6 September 2025, sebelum akhirnya berita itu ditarik).
Tentu, tak ada yang salah dengan makan siang. Semua orang butuh makan. Pertanyaannya: apakah semua orang juga perlu makan bersama dengan orang yang sedang atau akan memeriksanya?
Jika ini hanya sekadar silaturahmi, maka sungguh unik: silaturahmi model apa yang dilakukan antara pihak yang memberi laporan dengan pihak yang memeriksa laporan? Apakah audit sekarang sudah berevolusi menjadi “audit rasa kekeluargaan”?
Fakta Kecil, Simbol Besar
Mungkin ada yang berkata: “Ah, cuma makan siang di warung, tidak seberapa nilainya.” Benar, nilainya kecil, tapi simbolnya besar. Dalam hukum, Pasal 12B UU Tipikor bicara tentang gratifikasi.
Nilai boleh kecil, tapi konteksnya besar: yang menjamu adalah kepala daerah, yang dijamu adalah auditor negara. Lalu, bukankah hukum kita selalu bilang, dalam gratifikasi, “bukan soal besar kecilnya, tapi pantas tidaknya”?
Jadi, pantaskah auditor negara menerima jamuan dari orang yang sedang diaudit? Atau kita harus menunggu ada peraturan baru: “Kecuali jika makanannya hanya ikan bakar, maka etika bisa dikesampingkan”?
Bupati pun Layak Ditanya
Apakah seorang bupati tidak punya cara lain untuk menunjukkan keramahan selain mengundang auditor negara ke meja makannya? Bukankah cukup dengan memberi laporan keuangan yang transparan, jelas, dan rapi? Atau jangan-jangan, bagi sebagian pejabat, “meja makan” memang dianggap lebih strategis daripada “meja laporan”?
Auditor dan Independensi
BPK selama ini berdiri di atas tiga pilar: independensi, integritas, dan profesionalisme. Tapi bagaimana rakyat bisa yakin bahwa pilar itu masih kokoh, jika yang tampak justru “makan bersama” dengan pihak yang diperiksa? Apakah integritas sekarang diukur dari seberapa kuat menahan pedas sambal di meja makan bupati?
Pertanyaan Publik yang Menggelitik
Mengapa berita ini sempat muncul lalu hilang? Apakah benar-benar karena kesalahan teknis? Ataukah memang terlalu panas untuk dicerna publik? Mengapa jamuan sederhana ini terasa begitu rumit dijelaskan? Dan pada akhirnya: mengapa selalu rakyat yang diminta percaya, sementara elite malah memberi alasan?
Saatnya Komisi Etik BPK Bicara
Mungkin inilah waktunya Komisi Etik BPK turun tangan. Bukan apa – apa tapi ini tidak sehat dan sangat mengkhawatirkan, setidaknya komisi etik mengingatkan bahwa simbol kecil bisa merusak citra besar. Kalau auditor saja bisa terlihat akrab dengan kepala daerah yang diaudit, apa lagi yang harus rakyat pegang sebagai jaminan independensi?
Penutup
Sebagian mungkin berkata: “Ah, terlalu dilebih-lebihkan.” Tetapi bukankah kepercayaan publik memang sering jatuh hanya karena hal-hal yang terlihat sepele? Maka pertanyaan pun terus bergema: kenapa harus ada jamuan? Kenapa berita ditarik? Ada apa sebenarnya?
Dan selagi rakyat Banggai hanya bisa makan mi instan di rumahnya masing-masing, pejabat dan auditor negara bisa tersenyum bersama di meja perjamuan bupati. Apakah itu pantas? **
