Sebagai mata rantai penting dalam rantai pasok dunia, gangguan terhadap konektivitas Taiwan dapat memicu guncangan besar terhadap arus informasi, modal, dan sistem ekonomi global yang makin terdigitalisasi, termasuk di era kecerdasan buatan (AI).
Dari Pengalaman Domestik Menuju Solusi Global
Menghadapi meningkatnya taktik zona abu-abu yang mengancam infrastruktur kritis, Taiwan memilih merespons melalui penguatan kerangka kelembagaan dan kerja sama internasional.
Baru-baru ini, Yuan Legislatif meloloskan amendemen terhadap tujuh undang-undang yang diajukan oleh Yuan Eksekutif untuk memperkuat perlindungan, pengelolaan, serta mekanisme penegakan hukum terkait kabel dan pipa bawah laut.
Langkah ini bertujuan memberikan efek jera terhadap sabotase dan pelanggaran regulasi, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah menjadikan keamanan kabel bawah laut sebagai pilar ketahanan nasional.
Pada Oktober 2025, dalam Forum Keamanan Kabel Bawah Laut Taiwan-Eropa yang diselenggarakan bersama Kementerian Luar Negeri dan cabang Eropa Formosa Club, Taiwan mengusulkan “Risk Management Initiative on International Undersea Cables” (Inisiatif Manajemen Risiko pada Kabel Bawah Laut Internasional.
Inisiatif tersebut mendapat dukungan 42 anggota parlemen dari 18 negara Eropa dan dimasukkan ke dalam pernyataan bersama KTT Tahunan Formosa Club di Taipei. Dukungan ini menandai transformasi Taiwan dari pihak terdampak menjadi aktor proaktif yang menawarkan solusi kelembagaan.
Inisiatif RISK itu bertumpu pada empat tujuan kebijakan yang saling melengkapi yaitu:
- Risk Mitigation (Mitigasi Risiko) – memperkuat kemampuan perbaikan darurat dan sistem cadangan melalui koordinasi lintas negara.
- Information Sharing (Berbagi Informasi) – membangun mekanisme pertukaran intelijen ancaman dan sistem peringatan dini.
- Systemic Reform (Reformasi Sistemik) – meninjau kelemahan regulasi internasional dan domestik dalam menghadapi ancaman hibrida.
- Knowledge Building (Pembangunan Kapasitas Pengetahuan) – meningkatkan perlindungan dan ketahanan melalui pelatihan profesional dan pertukaran praktik terbaik secara internasional.
Keempat pilar tersebut bertujuan membangun jaringan keamanan kabel bawah laut internasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Taiwan juga mendorong kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pandangan sejalan seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, serta negara-negara Eropa.
Upaya ini dilakukan melalui diplomasi parlemen, kerja sama lembaga penegak hukum dan penjaga pantai, pertukaran data kapal bermasalah, serta pengembangan teknologi untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum.
Melalui “Global Cooperation and Training Framework” (Kerangka Kerja Sama dan Pelatihan Global), Taiwan mengundang pakar dari berbagai negara untuk merumuskan langkah konkret pencegahan dan mitigasi risiko kabel bawah laut, sekaligus memfasilitasi pertukaran pengalaman dalam bidang perawatan dan perbaikan.
Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara demokratis, termasuk Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia telah mengakui kabel bawah laut sebagai infrastruktur kritis yang vital bagi keamanan nasional dan tatanan digital global.
Kabel bawah laut bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan juga merupakan barang publik dalam ekonomi digital global serta urat nadi penghubung masyarakat demokratis.
Taiwan menyatakan kesiapannya menjadi simpul penting dalam jaringan keamanan kabel bawah laut global dan siap bekerja bersama dengan mitra-mitra internasional untuk melindungi arteri vital yang menopang operasional dunia modern. ( Rls AAT/S ) **
Lin Chia-lung adalah Menteri Luar Negeri ROC
