KABAR BANGGAI – Aktivis Poros Gabus Banggai, Amran, angkat bicara menanggapi narasi miring yang menyebut bahwa keluhan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait belum cairnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama tiga bulan terakhir adalah upaya menjatuhkan Pemerintahan ATFM. Ia menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk penyimpangan logika dan pengaburan fakta di lapangan.
“Parah model begini. Setiap aspirasi dibilang menjatuhkan pemerintahan ATFM. Ini soal hak ASN yang belum menerima TPP selama tiga bulan. Jangan cuma ngomong di dalam ruangan. Cek di lapangan,” tegas Amran kepada media ini, Minggu (13/4/2025).
Amran mengingatkan bahwa memperjuangkan hak bukanlah tindakan politis, melainkan kewajiban moral dan sosial. Ia menyayangkan jika ada pihak-pihak yang dengan sengaja menggiring opini publik bahwa suara-suara ASN yang menuntut kejelasan pembayaran TPP adalah serangan terhadap kekuasaan.
“Dalam sejarah Kabupaten Banggai, baru kali ini saya mendengar pernyataan seperti itu. Hak-hak yang diperjuangkan malah dianggap upaya menjatuhkan pemerintahan. Ini logika macam apa? Ada apa ini sebenarnya?” ungkapnya heran.
Amran pun menuntut transparansi dari pemerintah daerah, khususnya dari instansi teknis terkait, agar segera merilis daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah menerima pembayaran TPP dan OPD mana saja yang belum menerima atau baru menerima sebagian.
“Jangan bangun narasi seolah semuanya sudah dibayarkan. Faktanya, masih ada ASN yang belum menerima TPP selama tiga bulan. Rakyat sekarang pintar, jangan dibodohi dengan kalimat manis tanpa data,” sindirnya.
Sebelumnya, keluhan senada datang dari salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya. Ia menyatakan bahwa sebagian besar ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai belum menerima TPP tahun anggaran 2025, bahkan hingga memasuki pertengahan April.
“Sudah tiga bulan belum terima TPP. Kalau gaji memang sudah, tapi TPP belum. Kami juga tidak tahu apa alasannya. Katanya sebagian pegawai sudah menerima, ada yang baru separuh, sisanya tunggu pergeseran anggaran,” ucapnya.
Hal ini diperkuat pengakuan ASN lainnya yang juga menyebut bahwa mereka hanya menerima setengah dari total TPP yang seharusnya dibayarkan. “Baru setengah yang kami terima, dan jumlahnya pun lebih sedikit. Belum jelas kapan sisanya akan dibayar,” ungkapnya.
Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan distribusi dan minimnya kejelasan informasi dari pihak berwenang, yang kemudian memicu keresahan di kalangan ASN. Aktivis seperti Amran menilai bahwa jika ketidakpastian ini terus dibiarkan, maka kredibilitas pemerintah daerah bisa dipertanyakan.
“Kalau memang belum bisa dibayarkan semuanya, ya jujur saja. Jangan malah membungkam suara ASN dengan tudingan macam-macam,” tutup Amran.**
