KABAR BANGGAI – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Luwuk menerima kunjungan koordinasi dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Banggai di Pagimana beserta jajaran. Pertemuan strategis ini berlangsung di ruang kerja Kalapas Luwuk dengan agenda utama memperkuat sinergi dan harmonisasi antar-Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Kabupaten Banggai, Selasa (3/2).
Kunjungan ini disambut langsung oleh jajaran struktural Lapas Luwuk. Pertemuan tersebut menjadi wadah diskusi intensif mengenai berbagai tantangan dalam proses penegakan hukum, mulai dari administrasi penahanan hingga kelancaran proses persidangan dan eksekusi putusan pengadilan.
Kepala Lapas Kelas IIB Luwuk, Muhammad Bahrun menekankan bahwa koordinasi yang solid antara Lapas dan Kejaksaan sangat krusial untuk memastikan hak-hak Warga Binaan terpenuhi secara administratif maupun substansif.
“Kami menyambut baik kunjungan koordinasi dari pihak Cabjari Pagimana. Ini adalah langkah nyata untuk menyelaraskan persepsi dan meminimalisir kendala teknis di lapangan.
Sinergi yang kuat akan berdampak langsung pada pelayanan hukum yang lebih cepat dan transparan bagi masyarakat,” ujar Bahrun.
Di sisi lain, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Pagimana, David Andrianto, S.H., M.H., menyampaikan bahwa silaturahmi ini bertujuan untuk mempererat hubungan emosional dan profesional yang telah terjalin baik selama ini.
Beberapa poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi, pemutakhiran data Warga Binaan untuk memastikan ketepatan waktu masa penahanan, serta koordinasi teknis untuk mendukung proses peradilan yang efektif.
Kegiatan koordinasi ini sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan yang secara konsisten mendorong seluruh satuan kerja (Satker) di bawah naungannya untuk proaktif menjalin komunikasi dengan mitra kerja APH.
Dalam pernyataannya, Kakanwil Bagus menegaskan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana sangat bergantung pada soliditas antar-lembaga.
“Kami terus mendorong jajaran di tingkat Lapas maupun Rutan untuk tidak bekerja dalam sekat-sekat ego sektoral. Koordinasi dengan APH, termasuk Kejaksaan, harus terus dipererat.
Hal ini penting untuk meminimalisir kendala administratif dan memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat maupun Warga Binaan terlaksana dengan PRIMA dan tanpa hambatan,” tegas Bagus.
Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi yang intensif demi terciptanya kondusivitas dan supremasi hukum yang berkeadilan di wilayah hukum Kabupaten Banggai. Red/Humas-LPLuwuk**
Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak
