Oleh: Nadya Assahra / Aktivis perempuan HMI
KABAR BANGGAI – Korps HMI-Wati (KOHATI) Himpunan Mahasiswa Islam menyoroti pentingnya moralitas dan integritas pejabat publik menyusul adanya dugaan tindakan amoral yang menyeret Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadis Nakertrans) Kabupaten Banggai.
KOHATI HMI menilai bahwa pejabat publik tidak cukup hanya memiliki kedudukan dan kewenangan, tetapi juga harus mampu menunjukkan sikap, perilaku, serta tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut nama baik seorang pejabat, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Sebab, jabatan publik melekat dengan tanggung jawab untuk menjadi teladan, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sosial.
Sebagai organisasi perempuan, KOHATI HMI menegaskan bahwa martabat perempuan harus dihormati dan dilindungi. Tidak boleh ada ruang bagi tindakan yang merendahkan, melecehkan, ataupun merugikan perempuan, terlebih apabila dugaan tersebut melibatkan seseorang yang memiliki kekuasaan dan jabatan publik.
KOHATI HMI juga menegaskan bahwa setiap dugaan harus ditangani melalui proses pemeriksaan yang objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Tidak boleh ada upaya menutup-nutupi persoalan ataupun menggunakan jabatan untuk menghindari pertanggungjawaban.
KOHATI HMI mendorong Pemerintah Kabupaten Banggai dan pihak berwenang agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini serta memastikan adanya proses klarifikasi dan pemeriksaan secara profesional.
*”Pejabat publik harus memahami bahwa jabatan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang keteladanan. Jangan sampai masyarakat dituntut untuk taat pada aturan, sementara mereka yang diberi amanah justru mengabaikan nilai-nilai moral dan etika.”*
KOHATI HMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keadilan, perlindungan perempuan, dan tanggung jawab moral pejabat publik.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pejabat yang memiliki jabatan, tetapi juga pejabat yang memiliki integritas dan moralitas.**
