KABAR BANGGAI – Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai menghadiri kegiatan Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan yang diselenggarakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Luwuk, Rabu (19/8/2026).
Kehadiran Kepala Kantor Imigrasi Banggai dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap upaya penegakan hukum sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Kabupaten Banggai.
Kegiatan pemusnahan BMMN merupakan salah satu tahapan dalam penyelesaian barang hasil penindakan yang telah ditetapkan menjadi Barang yang Menjadi Milik Negara. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemusnahan tersebut juga menjadi bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan barang hasil penindakan agar dapat diselesaikan secara tertib, transparan, dan sesuai prosedur.
Langkah ini sekaligus memperlihatkan komitmen aparat pemerintah dalam memastikan barang hasil penindakan tidak kembali beredar dan dimanfaatkan secara tidak semestinya.
Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai sebagai salah satu instansi penegak hukum di wilayah Kabupaten Banggai turut memberikan perhatian terhadap pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Sinergi antara Imigrasi, Bea dan Cukai, serta instansi terkait dinilai penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang efektif.
Melalui kehadiran dalam kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Banggai menegaskan komitmennya untuk terus membangun koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Banggai.
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi momentum penyelesaian BMMN hasil penindakan, tetapi juga semakin memperkuat hubungan kelembagaan antarinstansi.
Koordinasi yang baik diharapkan mampu menciptakan pelaksanaan tugas yang lebih optimal serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dengan sinergi yang terus terjaga, setiap instansi dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, akuntabel, serta berorientasi pada kepastian hukum dan kepentingan masyarakat. (Imam)**
