KABAR BANGGAI– Sejumlah kalangan di Kabupaten Banggai menyoroti peredaran selebaran provokatif bertajuk “Demokrasi Banggai Sedang Tidak Baik-Baik Saja” yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Demokratis (SOMASI).
Selebaran yang beredar luas di tengah masyarakat itu dinilai menyudutkan pihak tertentu tanpa dasar dan cenderung sebagai bentuk propaganda yang memutarbalikkan fakta.
Dalam selebaran tersebut, kelompok SOMASI melontarkan tudingan tajam terhadap Calon Bupati Banggai nomor urut 03, Sulianti Murad, dan Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Suwardi. Keduanya dituding sebagai aktor di balik kisruh Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Toili. Narasi tersebut dikritik keras karena dianggap tidak disertai bukti yang sahih.
Menanggapi hal ini, Abdullah, salah satu pentolan Poros Gabus Banggai, menyatakan bahwa isi selebaran tersebut merupakan bentuk playing victim alias memutarbalikkan realitas.
“Soal kasus persekusi yang sempat viral, justru Suwardi yang menjadi korban. Tapi dalam selebaran itu, dia malah dituduh sebagai biang masalah. Ini jelas pengalihan isu atas kemunculan aktor intelektual yang sedang dipersoalkan baik di tingkat daerah maupun pusat,” ujar Abdullah kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).
Ia juga menyoroti narasi selebaran yang menyebut bahwa gugatan hasil PSU oleh pasangan calon nomor 03 ke Mahkamah Konstitusi (MK) menghambat jalannya pemerintahan. Menurutnya, tudingan tersebut sangat keliru dan menyesatkan.
“Gugatan ke MK adalah hak konstitusional. Tidak ada yang salah dengan itu. Justru jalannya pemerintahan tetap berada di tangan pejabat saat ini hingga ada penetapan resmi dari KPU pasca putusan MK,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abdullah menyatakan bahwa pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan normal, termasuk kegiatan rutin di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jangan jadikan proses hukum sebagai kambing hitam. Prosedur eksekusi anggaran tetap bisa berjalan kalau memang tersedia dan dikelola dengan baik,” katanya.
Ia bahkan menantang publik untuk ikut mempertanyakan soal ketersediaan anggaran di Kas Daerah yang kini ramai dibicarakan.
“Yang patut diselidiki adalah apakah anggaran itu benar-benar tersedia di bank daerah? Jangan sampai karena stok anggaran sudah menipis, proses hukum ke MK dijadikan alasan penghambat roda pemerintahan,” tandasnya.
Abdullah juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tetap menghormati proses demokrasi yang sedang berjalan.
“Biarkan proses hukum berjalan. Rakyat sudah cerdas dan tahu siapa yang sebenarnya melanggar. Apalagi semua informasi sudah tersebar luas dan viral.
Demokrasi Banggai harus dijaga dengan sikap yang dewasa dan tidak memecah belah,” pungkasnya.(Tim) **
