KABAR BANGGAI – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai, Sulianti Murad mengaku prihatin dengan kebijakan anggaran di daerah yang cenderung mengabaikan pemenuhan kebuduhan dasar masyarakat.
Ia memerintahkan kepada Fraksi Gerindra di DPRD Kabupaten Banggai, untuk mengawal setiap kebijakan anggaran daerah agar benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya sudah sampaikan kepada fraksi Gerindra, harus kontrol kebijakan anggaran. Jagan mengabaikan hak hak dasar masyarakat,” kata Sulianti, saat ditemui di sela sela kunjungannya di Kecamatan Masama, Sabtu (27/9/2025).
Menurut dia, tuntutan para mahasiswa menjelang pembahasan APBD Perubahan 2025 yang lalu patut mendapatkan apresiasi, apalagi menyoal beberapa item yang berkaitan dengan efisensi belanja daerah.
Menurut dia, Fraksi Gerindra juga sedang mengawal proses APBD Perubahan 2025 itu yang kini sedang dalam tahap asistensi di provinsi sebelum ditetapkan mejadi Perda APBD Perubahan 2025.
“Saya sudah ingatkan Fraksi Gerindra, lihat nanti hasil asistensinya seperti apa. Intinya kebijakan anggaran harus berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur publik, dibandingkan dengan infrastruktur aparatur.
Kebutuhan seperti air bersih, jalan dan jembatan di desa-desa serta akses menuju kantong-kantong produksi, serta pendidikan dan kesehatan, tetap harus menjadi perioritas. ***
