KABAR BANGGAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin, 13 Januari 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Syaripudin Tjaco, bertempat di kantor DPRD Banggai.
Dalam rapat ini, sejumlah agenda strategis dibahas untuk memastikan kelancaran perencanaan dan pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan daerah. Berikut adalah hasil dari rapat Bamus tersebut:
- Penetapan reses terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga Januari hingga minggu pertama Februari 2025.
- Pembahasan Ranperda.
- Paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024.
- Penetapan reses terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
- Paripurna pembahasan Ranperda terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
- Penetapan reses terkait Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- Paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
- Paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2025.
- Paripurna penyampaian pengantar nota keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025.
- Paripurna penyampaian pengantar nota keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
- Paripurna persetujuan atas pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025.
- Paripurna persetujuan atas pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2026.
- Paripurna penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Ketua DPRD Banggai, Syaripudin Tjaco, menegaskan bahwa rapat ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong efektivitas pelaksanaan tugas DPRD, khususnya dalam perencanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama demi memastikan setiap agenda berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banggai.
Dengan hasil rapat ini, diharapkan proses legislasi dan pengelolaan anggaran Kabupaten Banggai dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan akuntabel.
Masyarakat pun diharapkan ikut mengawasi jalannya program-program pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang ada. ( MAM) **
