KABAR BANGGAI – Anggota DPRD Kabupaten Banggai, Herdiyanto Djiada, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam pengelolaan sarana dan prasarana air bersih yang dinilai belum menyentuh akar persoalan kebutuhan dasar masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan Herdiyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Banggai bersama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemda Banggai, di antaranya Dinas PUPR, Bagian Hukum, serta perwakilan Kecamatan Luwuk, Luwuk Utara, dan Luwuk Selatan.
Rapat berlangsung di Kantor DPRD Banggai, Kamis (5/2/2026).
Politisi asal Pagimana itu menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya menjadikan persoalan air bersih sebagai prioritas utama dalam kebijakan anggaran, mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat krusial bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Herdiyanto mengakui adanya langkah-langkah penanganan darurat yang telah dilakukan PDAM untuk merespons keluhan masyarakat.
Namun menurutnya, pendekatan tersebut tidak bisa terus-menerus dijadikan solusi utama.
“Tadi sudah dijelaskan oleh PDAM bahwa ada penanganan darurat terhadap keluh kesah masyarakat.
Tapi sampai kapan kita hanya mengandalkan penanganan darurat? Apakah tidak ada kebijakan yang benar-benar tuntas dan berkelanjutan?” tegas Herdiyanto.
Ia menilai, permasalahan air bersih di wilayah Kota Luwuk dan sekitarnya telah berlangsung cukup lama, namun hingga kini belum ada penanganan yang bersifat komprehensif dan menyeluruh.
Padahal, DPRD Banggai menurutnya selalu siap mendukung pengalokasian anggaran dalam jumlah besar untuk penyelesaian masalah air bersih.
“DPRD pasti akan menyetujui anggaran besar untuk air bersih, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
Mohon maaf, daripada membangun kolam renang, kenapa tidak mendorong pembangunan sarana dan prasarana air bersih sampai miliaran rupiah agar masalah ini benar-benar tuntas,” ujarnya dengan nada kritis.
Herdiyanto juga menyoroti persoalan tata kelola. Menurutnya, sumber air di Banggai sebenarnya tersedia dengan debit yang mencukupi, namun pengelolaannya belum optimal.
Banyak fasilitas pendukung yang rusak, tidak terdata dengan baik, dan tidak terintegrasi secara sistematis.
Ia menyarankan agar jalur pipa distribusi air ditata ulang dengan pembagian wilayah yang jelas. Setiap sumber air, kata dia, seharusnya difokuskan untuk menyuplai wilayah tertentu agar distribusi tidak simpang siur dan permasalahan dapat lebih mudah diidentifikasi.
“Ini harus dibicarakan dan disepakati bersama semua pihak. PUPR membangun sesuai kewenangannya, tetapi harus berkolaborasi dengan PDAM sebagai pengelola air bersih. Kalau tidak duduk bersama, masalah ini akan terus berulang,” pungkasnya.( BB)**
