KABAR BANGGAI– Pernyataan Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH), Chaerul Salam, yang menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menuai respons tajam dari kalangan aktivis mahasiswa.
Ardiansa, Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Ketua Komisariat IMM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMLB, menyebut pernyataan tersebut bias dan tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat.
“Sebagai rakyat yang peduli terhadap demokrasi di Kabupaten Banggai, saya merasa perlu menyampaikan pandangan atas pernyataan Chaerul Salam. Kekhawatiran beliau terhadap potensi sengketa di MK justru menunjukkan inkonsistensi dan pemahaman yang bias terhadap proses demokrasi,” tegas Ardiansa, Kamis 10 April 2025.
Ardiansa menyoroti bahwa dalam pernyataan lain, Chaerul Salam justru mengangkat dugaan kecurangan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU), termasuk temuan senjata tajam dan praktik money politic. Menurutnya, hal itu menjadi bentuk pengakuan bahwa proses Pilkada memang patut dipertanyakan keabsahannya.
“Di satu sisi, ia mengkritik potensi gugatan di MK, di sisi lain ia sendiri mengungkap adanya indikasi pelanggaran serius. Bukankah ini justru menguatkan alasan bahwa Pilkada perlu digugat secara hukum agar kebenaran bisa terungkap?” lanjut Ardiansa.
Menurutnya, langkah hukum melalui MK merupakan jalan yang sah dan dijamin konstitusi dalam negara hukum yang demokratis. Ia menegaskan bahwa menganggap upaya hukum sebagai bentuk ambisi kekuasaan justru merusak prinsip-prinsip demokrasi.
“Kalau kita benar-benar menjunjung hukum, maka dugaan pelanggaran seperti money politic atau intimidasi, justru harus dibawa ke ranah hukum, bukan malah dianggap mengganggu stabilitas,” pungkasnya.
Ardiansa menutup pernyataannya dengan mempertanyakan arah demokrasi yang ingin dibangun di Banggai.
“Apakah kita mau demokrasi yang terlihat tenang di permukaan tapi penuh pelanggaran di dalam? Atau demokrasi yang jujur dan adil dengan mekanisme hukum yang terbuka? Saya memilih yang kedua. Karena keadilan bukan soal siapa yang menang, tapi proses yang benar,” tutupnya.**
