Wakil Ketua I DPRD Banggai Perjuangkan Belanja Daerah Realisasikan 40 Unit Rumah Layak Huni

KABARĀ  BANGGAI – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai, Wardani Murad Husain, menegaskan pentingnya optimalisasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2025.

la menilai, pelaksanaan APBD Perubahan harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan tidak boleh mengalami keterlambatan yang merugikan penerima manfaat.

banner 900x250

Penegasan ini disampaikan Wardani saat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Banggai mengevaluasi hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan.

Salah satu sorotan utama adalah program pembangunan 40 unit rumah layak huni dengan total anggaran Rp2,1 miliar yang hingga semester pertama 2025 belum juga terealisasi.

“Program 40 unit rumah baru layak huni ini seharusnya sudah terlaksana di semester awal APBD murni, bukan kembali masuk dalam pembahasan anggaran perubahan.

Baca Juga Berita Ini:  Jumat Berkah di Kaleke, "PWI Banggai & WMH Gelar Aksi Kemanusiaan dan Penghijauan"

Keterlambatan ini berpotensi menghambat penerima manfaat untuk segera merasakan dampak APBD dalam meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Wardani.

la menambahkan, DPRD Kabupaten Banggai akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program prioritas, khususnya yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Wardani menekankan, masa efektif pelaksanaan APBD Perubahan relatif singkat, hanya sekitar tiga bulan, sehingga dibutuhkan kesigapan dan ketepatan waktu dari setiap OPD.

“DPRD Banggai berkomitmen mengawal setiap tahapan pembahasan dan pelaksanaan Ranperda APBD Perubahan.

Kami ingin memastikan kegiatan dan program benar-benar berjalan sesuai target waktu, tepat sasaran, dan memiliki kualitas yang baik. Dengan demikian, APBD tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi juga instrumen nyata untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat,” tandasnya.

Baca Juga Berita Ini:  APBD dan Jerat Ekonomi Kroni Daerah

Wardani juga mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD Perubahan akan menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai jika seluruh pihak bekerja secara maksimal dan berkoordinasi dengan baik. la berharap, program-program yang sudah direncanakan tidak lagi tertunda, agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan DPRD tetap terjaga.

Dengan pengawasan ketat dari DPRD serta kinerja maksimal OPD, Wardani optimistis bahwa APBD Perubahan 2025 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banggai.

la menegaskan, percepatan pelaksanaan program-program prioritas seperti pembangunan rumah layak huni akan menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *