Oleh: Supriadi Lawani*
KABAR BANGGAI – Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah Indonesia belakangan ini menandai sesuatu yang lebih besar daripada sekadar penolakan pajak. Dari Pati, Bone, hingga Palu, ribuan orang turun ke jalan. Sabtu,30/8/2025.
Puncaknya di Jakarta, Bandung , Surabaya, Makassar, Magelang dan kota – kota besar lainnya, di mana ribuan driver ojek online berkumpul, mahasiswa dan rakyat pekerja lainnya bergabung suasana mencekam, ini bermula ketika seorang anak muda bernama Affan—driver berusia 21 tahun, tulang punggung keluarganya—tewas dilindas mobil polisi. Pemakamannya diiringi ribuan rekan seprofesi, menjadikan tragedi itu simbol bahwa rakyat marah. Tetapi marah terhadap siapa? Marah untuk apa?
Kemiskinan yang Ditutupi Pembangunan
Indonesia sering dibanggakan sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil. Namun jika dipotret dengan lensa lebih kritis, kenyataan berbeda muncul. Bank Dunia mencatat lebih dari 171 juta orang Indonesia—atau 60,3% penduduk—masih hidup dalam kategori miskin (berdasarkan garis kemiskinan US$ 6,85/hari, standar negara berpenghasilan menengah-atas). Artinya, mayoritas rakyat sebenarnya masih hidup dalam keterbatasan, dalam kemiskinan.
Namun di sisi lain, pejabat politik sibuk mempertontonkan kemewahan. Korupsi menjadi tontonan rutin, DPR RI menaikkan tunjangan dan anggaran, sementara rakyat didesak membayar pajak dan daerah diminta berhemat.
Ada jurang yang makin menganga antara elit yang memonopoli sumber daya dengan rakyat yang dipaksa menanggung beban negara.
Ojek Online dan “Kelas Pekerja Baru”
Di titik ini, kita perlu membaca fenomena dengan teori politik kritis. Karl Marx pernah menekankan bahwa perubahan sosial ditentukan oleh kelas yang tertindas yang sadar akan posisinya dalam relasi produksi.
Ojek online (ojol) adalah contoh nyata “kelas pekerja baru” dalam kapitalisme digital. Mereka bukan pengusaha mandiri sebagaimana klaim platform, melainkan pekerja upahan terselubung—bekerja panjang, tanpa jaminan, dengan pendapatan yang dikontrol penuh oleh algoritma.
Kehidupan mereka rapuh: tidak ada kepastian pendapatan, tidak ada perlindungan sosial, sementara kebutuhan hidup terus melonjak. Dan mereka ada di semua kota di Indonesia, jelas ini adalah struktur yang luar biasa jika di kelola atau di organisir secara professional.
Affan, yang meninggal dalam demonstrasi, adalah potret kelas pekerja baru ini. Ia tidak sekadar pengemudi, tetapi penyambung hidup keluarganya.
Kematian Affan memperlihatkan kontradiksi tajam: generasi muda yang seharusnya menjadi kekuatan produktif bangsa justru terjerat dalam lingkaran kemiskinan dan eksploitasi.
Amarah yang Tak Berhulu
Dari sudut pandang Antonio Gramsci, setiap krisis sosial selalu membuka kemungkinan lahirnya hegemoni baru. Tetapi ia juga memperingatkan: tanpa kepemimpinan politik, amarah rakyat hanya menjadi “perlawanan pasif”—bergerak, tetapi mudah dipatahkan.
Hari ini, protes rakyat Indonesia lebih menyerupai letupan emosional. Spontan, masif, tetapi tanpa arah politik yang jelas. Tidak ada organisasi rakyat yang cukup kuat untuk mengubah amarah itu menjadi kekuatan politik yang menekan negara dan elit. Tidak ada kepemimpinan alternatif yang mampu menghubungkan berbagai keresahan—dari soal pajak, harga pangan, kemiskinan, hingga korupsi—ke dalam sebuah program perubahan struktural.
Habermas berbicara tentang pentingnya ruang publik sebagai arena rakyat menyuarakan kepentingan. Tetapi ruang publik Indonesia lebih banyak dikuasai oleh oligarki media dan wacana elite. Protes rakyat hadir sesekali, lalu menghilang. Ia belum menjelma menjadi counter-public yang berkelanjutan.
Politik Tanpa Kepemimpinan
Inilah paradoks terbesar: rakyat marah, tetapi tidak punya “rumah politik”. Tidak ada organisasi rakyat yang mampu menyerap, mengartikulasikan, dan mengarahkan amarah menuju perubahan.
Demonstrasi meluas, tetapi ujungnya sering kabur. Elit politik lalu mudah memanfaatkan, atau sekadar membiarkan, hingga akhirnya reda dengan sendirinya.
Ketiadaan kepemimpinan membuat amarah rakyat berisiko jatuh pada dua kemungkinan:
1. Represi negara, di mana gerakan ditekan, dikriminalisasi, dan dipatahkan.
2. Kooptasi elit, di mana isu rakyat diambil alih, dijanjikan penyelesaian, tetapi hanya demi kepentingan elektoral.
Jalan ke Depan: Organisasi sebagai Pelopor
Sejarah memberi pelajaran bahwa perubahan besar lahir dari amarah yang menemukan bentuk organisasinya. Reformasi 1998 hanya berhasil karena ada jaringan mahasiswa, aktivis, dan kelompok pro-demokrasi yang menjadi pelopor. Tanpa itu, kemarahan rakyat mungkin hanya menjadi kerusuhan sesaat.
Hari ini, yang paling mendesak bukan sekadar menyalakan amarah, melainkan membangun organisasi rakyat sebagai pelopor politik. Organisasi yang:
- Mampu mengartikulasikan keresahan ekonomi rakyat kecil.
- Menyatukan kelas pekerja lama (buruh industri, tani, nelayan) dengan kelas pekerja baru (ojol, pekerja digital, pekerja informal).
- Menyediakan kepemimpinan politik yang tidak hanya reaktif, tetapi proaktif dengan program perubahan.
Tanpa itu, rakyat akan terus marah, tetapi marah yang tidak pernah sampai ke jantung kekuasaan.
Penutup: Dari Amarah ke Perubahan
Tragedi Affan harus dibaca sebagai sinyal politik. Ia bukan hanya korban, melainkan simbol zaman: generasi muda pekerja yang hidup dalam kerentanan, terhimpit biaya hidup, dan berhadapan dengan negara yang lebih banyak memihak elite.
Pertanyaan terbesar bagi Indonesia hari ini bukanlah: apakah rakyat marah?—karena itu sudah jelas. Pertanyaannya adalah: siapa yang akan memimpin amarah itu menjadi kekuatan politik yang mampu merombak tatanan?
Tanpa kepemimpinan, amarah hanyalah luka. Dengan kepemimpinan, amarah bisa menjadi energi perubahan.***
