KABAR BANGGAI – Luka lama akibat tragedi tambang emas yang terjadi sekitar 12 tahun silam kembali menghantui kehidupan masyarakat adat Mumpe. Ingatan akan konflik berdarah, intimidasi, hingga ancaman pengusiran dari ruang hidup belum sepenuhnya pulih. Kini, wacana kembali dibukanya aktivitas pertambangan rakyat membuat trauma itu mencuat ke permukaan.
Kondisi tersebut mendapat sorotan serius dari Rafik Binaba, kader Ikatan Mahasiswa Kecamatan Nuhon kota Palu. Dalam diskusi bersama masyarakat adat Mumpe, Minggu (18/1/2026), Rafik menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat yang hingga kini masih menyimpan luka sejarah.
“Tragedi itu bukan cerita lama yang bisa dilupakan begitu saja. Lukanya masih hidup di tengah masyarakat. Hari ini, rakyat Mumpe kembali dihantui bayang-bayang yang sama. Karena itu, menjaga ruang hidup mereka adalah keharusan,” tegas Rafik.
Ia meminta Pemerintah Kecamatan Bunta bersikap lebih proaktif dengan memberikan imbauan dan instruksi tegas kepada Pemerintah Desa Dodabunta agar berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan.
Menurutnya, kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat adat berpotensi memicu konflik horizontal, terlebih masyarakat Mumpe secara tegas menyatakan penolakan terhadap aktivitas tambang.
Rafik menekankan bahwa perjuangan masyarakat Mumpe tidak semata soal penolakan tambang, melainkan perjuangan mempertahankan eksistensi hidup masyarakat adat kecil dari Suku Saluan.
“Ini bukan sekadar soal tambang. Ini soal hidup dan mati ruang adat masyarakat kecil yang masih menjaga kearifan lokal, budaya, dan adat istiadatnya,” ujarnya.
Lebih jauh, Rafik juga mendesak para tokoh adat Banggai agar tidak memilih diam. Ia meminta mereka segera mengambil sikap tegas dalam melindungi masyarakat adat Mumpe yang tengah berada di persimpangan sejarah.
Ia menaruh kecurigaan bahwa wacana pertambangan rakyat berpotensi menjadi pintu masuk bagi eksploitasi tambang berskala besar. Jika hal itu terjadi, menurut Rafik, masyarakat adat Mumpe akan menjadi korban pertama.
“Jangan sampai tambang rakyat hanya dijadikan kedok. Jika itu terjadi, yang paling menderita adalah masyarakat adat Mumpe,” katanya.
Rafik menegaskan bahwa konflik yang mengemuka saat ini bukan sekadar bayang-bayang masa lalu, melainkan bagian dari upaya kolektif menyelamatkan masa depan masyarakat adat Mumpe.
“Perjuangan ini akan terus kami kawal. Nadi adat tidak hanya mengalir di Mumpe, tetapi juga mengalir dalam diri saya sebagai bagian dari rakyat adat yang lahir dari sejarah perlawanan untuk melindungi tanah dan kehidupan dari segala bentuk penjajahan,” pungkasnya. ***
