KABAR BANGGAI – Aksi sekelompok orang yang memasang spanduk dengan narasi menolak Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid 2 di Kabupaten Banggai menuai kritik tajam dari sejumlah tokoh masyarakat. Mereka menilai, tindakan itu bukan hanya menciderai demokrasi, tapi juga bentuk pembangkangan terhadap konstitusi negara.
“Ini jelas pembangkangan terhadap konstitusi. Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk jika harus dilakukan PSU lagi, itu bagian dari proses Pemilu yang sah diatur oleh Undang-Undang,” tegas Abdullah, salah seorang tokoh Banggai, kepada media ini, Senin, 28 April 2025.
Abdullah meminta semua pihak agar menghormati jalannya proses demokrasi. Menurutnya, manuver-manuver sepihak seperti pemasangan spanduk tersebut hanya memperkeruh suasana dan merusak nilai-nilai demokrasi yang sejatinya harus dijaga bersama.
“Tidak perlu ada manuver memaksakan kehendak berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Hakim MK itu memiliki integritas dan pengalaman menilai apakah pemilukada berjalan sesuai aturan atau penuh pelanggaran,” ujarnya tegas.
Ia menambahkan, jika memang dalam proses Pemilu ditemukan pelanggaran, tentu ada konsekuensinya, termasuk kemungkinan diskualifikasi. Karena itu, menurutnya, tidak perlu membangun opini menyesatkan di tengah masyarakat.
“Kalau memang ada pelanggaran, ya ada risikonya. Itu wajar dalam proses hukum. Jadi tak usah buat gerakan liar,” tambahnya.
Lebih jauh, Abdullah juga menyoroti alasan yang digunakan dalam spanduk, yakni menolak PSU karena kondisi ekonomi Banggai yang lesu dan program pemerintah daerah yang disebut-sebut terhambat.
“Ini alasan yang sangat tidak logis. Pemerintahan saat ini tetap berjalan normal. Kalau merasa program terganggu, silakan cek pos-pos anggaran dalam APBD. Ada atau tidak? Kalau perlu, minta audit BPK atau KPK. Jangan asal lempar opini tanpa dasar,” pungkasnya.
Para tokoh masyarakat mengingatkan, demokrasi sejati bukan dibangun lewat spanduk penolakan, melainkan dengan kedewasaan menerima setiap proses konstitusional yang berlaku. ( TIM ) **
