KABAR BANGGAI – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Luwuk terus memberikan hak pemenuhan spiritual bagi Warga Binaan.
Hal ini terlihat dari kegiatan persembahyangan bersama yang digelar secara khusyuk oleh Warga Binaan yang beragama Hindu di Pura Maitri Santhi Lapas Luwuk, Sabtu (14/02).
Kegiatan rutin ini bukan sekadar menjalankan ritual keagamaan, melainkan bagian integral dari program pembinaan kepribadian.
Dengan bimbingan dari petugas, para Warga Binaan diajak untuk merefleksikan diri melalui doa dan mantra-mantra suci.
Tidak hanya persembahyangan, pembinaan dilanjutkan dengan pembelajaran pembuatan saranan upacara berupa klakat atau Pancak.
Klakat (atau pancak) adalah sarana upacara Hindu Bali berupa anyaman dari bambu yang berfungsi sebagai alas banten.
Kepala Lapas Luwuk, Muhammad Bahrun menyampaikan bahwa pembinaan mental melalui jalur agama merupakan fondasi utama dalam proses rehabilitasi.
“Kami percaya bahwa perubahan perilaku yang permanen dimulai dari hati dan pikiran.
Dengan mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widhi Wasa, kami berharap Warga Binaan memiliki ketenangan jiwa dan kemauan kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” ujarnya.
Kegiatan pembinaan ini selaras dengan arahan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan.
Beliau memberikan apresiasi atas konsistensi Lapas Luwuk dalam memfasilitasi hak beribadah bagi seluruh Warga Binaan tanpa terkecuali.
Dalam pernyataannya, Kakanwil Bagus menegaskan bahwa pembinaan spiritual adalah kunci keberhasilan reintegrasi sosial.
“Tugas kita bukan hanya membina fisik dan keterampilan, tetapi juga memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan.
Saya mengapresiasi jajaran Lapas Luwuk yang terus menjaga inklusivitas. Dengan bimbingan rohani yang kuat, kita berharap saat bebas nanti, mereka tidak lagi kembali ke jalan yang salah dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” tegas Bagus.
Lapas Luwuk memastikan bahwa seluruh Warga Binaan, tanpa terkecuali, mendapatkan fasilitas yang layak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.
Hal ini sejalan dengan mandat undang-undang untuk tetap menghormati hak asasi manusia di dalam sistem Pemasyarakatan. Red/Humas-LPLuwuk**
