Oleh Lin Chia-lung*
KABAR BANGGAI – Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kabel bawah laut dan pipa energi utama di kawasan Eropa serta Atlantik Utara mengalami kerusakan akibat ulah manusia, membuat pemerintah di berbagai negara meningkatkan kewaspadaan.
Insiden putusnya kabel juga kerap terjadi di Asia dan negara-negara kepulauan Pasifik sehinggga mendorong adanya pembentukan mekanisme cadangan darurat dan respons risiko di tingkat lokal.
Peristiwa-peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di era digital, bukan hanya pusat data yang menopang operasional global. Jaringan kabel yang membentang ribuan kilometer di dasar laut juga memainkan peran krusial. Bahkan, keberlangsungan banyak negara bergantung pada jalur energi dan listrik sebagai urat nadi kehidupan.
Siapa yang mengendalikan arus informasi dapat memengaruhi cara dunia beroperasi, dan siapa yang menguasai energi dan listrik, pada tingkat tertentu dapat menentukan nasib suatu bangsa. Kabel bawah laut adalah elemen infrastruktur yang sangat vital, meski kerap luput dari perhatian.
Isu Keamanan Nasional dan Geopolitik
Di tengah lanskap global yang berubah cepat, persepsi terhadap kabel bawah laut mengalami pergeseran mendasar, terutama bagi Taiwan yang sangat bergantung pada jaringan komunikasi, energi, dan listrik bawah laut untuk menopang ekonomi digital serta kehidupan masyarakatnya.
Keamanan kabel bawah laut bukan lagi sekadar isu teknologi atau industri. Ia telah menjadi aset strategis yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional, ketahanan negara, dan dinamika geopolitik.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus kerusakan kabel bawah laut terjadi di perairan sekitar Taiwan, khususnya di Selat Taiwan. Frekuensi dan pola insiden tersebut menarik perhatian luas dan menunjukkan resiko yang meningkat.
Pada awal 2025, beberapa insiden terjadi secara beruntun. Kabel internasional di perairan Keelung rusak akibat aktivitas kapal kargo berbendera Kamerun, Shunxing 39, yang memiliki keterkaitan dengan Tiongkok.
Sementara itu, kabel bawah laut Taiwan-Penghu No. 3 terputus oleh kapal kargo berbendera Togo, Hong Tai 58, yang dioperasikan dengan pendanaan Tiongkok.
Tindakan sabotase terhadap kabel bawah laut dinilai sebagai bagian dari taktik zona abu-abu dan ancaman hibrida, strategi berbiaya rendah namun berdampak besar terhadap fungsi sosial dan konektivitas domestik maupun internasional suatu negara.
Di ranah politik dan hukum, Tiongkok juga disebut menyalahartikan Resolusi Majelis Umum PBB 2758 untuk mengaitkannya dengan apa yang disebut sebagai “Prinsip Satu Tiongkok”.
Langkah ini dinilai sebagai upaya menekan partisipasi internasional Taiwan, membatasi ruang gerak negara lain, serta menciptakan dasar hukum bagi kemungkinan invasi di masa depan.
Melalui berbagai aktivitas di udara, laut, dan bawah laut, Beijing disebut berupaya mengubah status quo di Selat Taiwan secara sepihak, mulai dari penetapan jalur penerbangan baru dan latihan militer, hingga upaya membatasi kebebasan navigasi dan memutus koneksi kabel bawah laut Taiwan.
Langkah-langkah itu tak hanya mengancam keamanan Taiwan, tetapi juga stabilitas kawasan serta jaringan digital global.
