Oleh : Aldiansyah Lapi
KABAR BANGGAI – Desakan agar Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Luwuk Banggai segera menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) semakin menguat. Pasalnya, masa jabatan pengurus saat ini telah berakhir, sementara proses regenerasi organisasi belum juga dilaksanakan.
Beberapa komisariat se-Untika di bawah naungan Cabang Luwuk Banggai menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi tersebut. Mereka menilai, keterlambatan pelaksanaan Konfercab berpotensi menimbulkan stagnasi organisasi dan melemahkan roda kaderisasi.
“Sudah saatnya HMI Cabang Luwuk Banggai kembali kepada aturan dan tradisi kaderisasi yang tertib. Masa jabatan pengurus sudah selesai, maka Konfercab harus segera digelar,” tegas salah satu ketua komisariat Hukum Untika, Senin (13/10).
Menurutnya, sesuai AD/ART HMI, Konfercab merupakan forum tertinggi di tingkat cabang yang menjadi wadah pertanggungjawaban kepengurusan sekaligus ajang pemilihan ketua umum baru. Penundaan tanpa alasan jelas dianggap melanggar prinsip regenerasi dan demokrasi internal organisasi.
Kader Komisariat Fisip Untika Sandy Risno juga mengingatkan agar PB HMI atau Badko HMI Sulawesi Tengah turut mengambil langkah tegas bila Cabang Luwuk Banggai tidak segera melaksanakan Konfercab. “Kami tidak ingin organisasi ini mandek karena kelalaian pengurus. Jika perlu, Badko turun tangan untuk memastikan konferensi berjalan sesuai mekanisme,” ujarnya.
Desakan ini muncul setelah berbagai kegiatan organisasi di tingkat cabang dinilai melanggar prinsip-prinsip konstitusi seperti seperti perilaku memalukan yang telah diperbuat oleh salah satu pejabat tinggi HMI Cabang Luwuk banggai. Para kader berharap agar pengurus segera membentuk panitia pelaksana Konfercab dan menetapkan jadwal resmi dalam waktu dekat.
“HMI adalah organisasi kader, bukan organisasi jabatan. Regenerasi adalah ruh utama yang harus dijaga,” tambah salah satu Ketua Komisariat di Luwuk.
Dengan desakan ini, publik internal HMI Luwuk Banggai menanti langkah tegas dari pengurus cabang untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan demokratis dan konstitusional, demi keberlanjutan perjuangan dan kaderisasi HMI di daerah tersebut.**
