Rapat RAPBD Banggai Memanas, Wakil Ketua I DPRD Pilih Walkout Demi Tegakkan Tatib

KABAR BANGGAI  –  Rapat Badan Anggaran DPRD Banggai tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027 dan Ranperda tentang APBD tahun 2027 mendadak memanas.

Kondisi ini berawal saat Fraksi Gerindra melayangkan interupsi dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo di ruang rapat kantor DPRD setempat, Selasa (17/11/2026).

banner 900x250

Mereka meminta agar mekanisme pembahasan RAPBD tahun 2027 diawali dengan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD tahun 2027 bersama SKPD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Namun, usulan tersebut tidak mendapat dukungan forum.

Sejumlah anggota DPRD berpendapat pembahasan RKA tidak perlu lagi dilakukan karena sebelumnya telah dibahas di tingkat komisi bersama SKPD ketika dokumen KUA-PPAS Tahun 2027 diserahkan.

Selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi alasan untuk tidak membahas dokumen tersebut. Bahkan, muncul argumentasi bahwa ketentuan dalam Tata Tertib DPRD dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Disituasi ini, Wakil Ketua 1 DPRD Banggai Wardani Murad Husain memilih konsisten menegakkan aturan sesuai mekanisme yang berlaku.

Argumentasi yang ia layangkan agar pembahasan RKA tahun 2027 di bahas lewat Komisi bersama SKPD tak terakomodir, hingga memilih Walkout. Aksi inipun di ikuti Anggota Fraksi Gerindra Suwardi,SH.

Baca Juga Berita Ini:  “Akhir Tahun Penuh Kebanggaan: Cabjari Pagimana Torehkan Prestasi Gemilang di Bawah Kepemimpinan David Andrianto”

Kepada media ini, Wakil Ketua 1 DPRD Wardani Murad Husain mengatakan, tindakan Walkout yang ia lakukan buntut dari kekecewaan terhadap forum yang tidak patuh terhadap Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Ketentuan  hukum ini mengikat seluruh pimpinan dan anggota dewan.

Wardani menegaskan, dalam Tata Tertib DPRD sangat jelas disebutkan bahwa, mekanisme pembahasan RAPBD, di dahului pembahasan RKA ditingkat Komisi dengan mitra kerja dalam hal ini OPD terkait, sebelum pembahasan di Banggar.

“Ini sangat jelas Cacat Prosedur. Tatib yang kita sepakati bersama dan telah melalui tahapan konsultasi dan fasilitasi di Biro Hukum Provinsi kemudian di langgar oleh lembaga DPRD.

Adapun alasan yang menyebut telah pernah dibahas melalui komisi saat diserahkannya dokumen KUA-PPAS, itu beda konteks. Kita bicara RKA,”tegasnya.

Wardani menilai, pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) antara Komisi DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu tahapan penting dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga Berita Ini:  "Medan Terjal Tak Jadi Halangan, Polsek Nuhon Berjibaku Padamkan Karhutla di Bangketa"

Baginya, RKA bukan sekadar dokumen administratif yang memuat daftar program, kegiatan, dan besaran anggaran.

Lebih dari itu, RKA merupakan instrumen perencanaan yang menentukan sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, Komisi DPRD memiliki peran strategis untuk mencermati setiap usulan program dan kegiatan yang diajukan OPD. Setiap alokasi anggaran perlu dikaji secara komprehensif, mulai dari urgensi kegiatan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, target capaian, hingga efektivitas penggunaan anggaran.

“Bagaimana anggota DPRD mau mengecek anggaran kegiatan yang kurang prioritas, tumpang tindih, maupun alokasi belanja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik, sementara dokumen RKA tidak dibahas,”kesalnya.

Ia menegaskan, RKA harus ditempatkan sebagai momentum untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran belanja daerah. Sebab, kualitas APBD sangat ditentukan oleh kualitas perencanaannya.

“Setiap rupiah yang dialokasikan melalui anggaran daerah harus memiliki tujuan yang jelas, manfaat yang terukur, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,”pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *