KABAR BANGGAI – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Luwuk mengikuti kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Tim Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Rangkaian acara diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Bagian Pengelolaan dan Evaluasi Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenimipas, I Made Rusdiko.
Kegiatan kemudian dibuka secara resmi melalui sambutan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah, Maulana Lutfianto.
Dalam sesi pemaparan pertama, I Made Rusdiko menyampaikan materi penguatan tata kelola dan kinerja yang menitikberatkan pada akselerasi pemenuhan data dukung Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi Tahun 2026 di masing-masing satuan kerja.
Ia juga menekankan optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIM-RISK) secara menyeluruh, mulai dari tahapan konteks hingga kegiatan pengendalian, serta penguatan mitigasi risiko kecurangan (fraud) mengacu pada Surat Edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2026 tanggal 30 September 2026.
Selain itu, satuan kerja diminta mengoptimalkan kanal pengawasan internal melalui SP4N-LAPOR dan Whistleblowing System (WBS).
Pada kesempatan tersebut, turut dipaparkan hasil pemantauan evaluasi kinerja khusus untuk Lapas Kelas IIB Luwuk.
Berdasarkan data aplikasi SIM-RISK di lingkungan Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah, Lapas Luwuk tercatat telah menuntaskan tahapan konteks, identifikasi, dan analisis risiko, namun masih perlu menindaklanjuti tahapan penentuan akar masalah, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), serta kegiatan pengendalian.
Sementara itu, berdasarkan data aplikasi e-SAKIP per 10 November 2026, Lapas Luwuk berhasil meraih nilai SAKIP sebesar 89,64, dengan catatan tindak lanjut untuk mengunggah dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 antara Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah dengan Kepala Lapas Kelas IIB Luwuk ke dalam sistem.
Menanggapi catatan evaluasi serta arahan tersebut, Kepala Lapas Kelas IIB Luwuk, Muhammad Bahrun menyatakan kesiapan jajarannya untuk segera melakukan langkah percepatan dan pembenahan internal demi menjaga capaian kinerja yang telah diraih.
“Penguatan ini menjadi momentum evaluasi yang sangat konstruktif bagi kami. Capaian nilai SAKIP sebesar 89,64 menjadi pemacu semangat, dan catatan terkait kelengkapan tahapan pada aplikasi SIM-RISK maupun pengunggahan dokumen Perjanjian Kinerja di e-SAKIP akan segera kami tindak lanjuti secara tuntas demi mewujudkan pelayanan Pemasyarakatan yang semakin akuntabel dan berintegritas,” ungkap Bahrun.
Materi berikutnya disampaikan oleh narasumber dari KemenPAN-RB, Nadjamuddin Mointang, yang mengulas Akselerasi Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kualitas SAKIP dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi kini berjalan melalui pendekatan General dan Tematik yang diarahkan pada transformasi birokrasi digital berbasis SPBE. Dalam evaluasi ZI dan SAKIP yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi internal, setiap satuan kerja dituntut untuk tidak terjebak pada rutinitas administratif semata.
“Reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen atau sekadar menggugurkan kewajiban administrasi evaluasi.
Satuan kerja harus mampu menghadirkan perubahan nyata, terukur, berkelanjutan, serta inovasi pelayanan yang manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat dan pengguna layanan,” tegas Nadjamuddin dalam pemaparannya.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang memberikan pemahaman komprehensif bagi seluruh peserta dalam mengakselerasi kualitas akuntabilitas kinerja, pembangunan Zona Integritas, dan optimalisasi pelayanan publik pada satuan kerja masing-masing.( Rilis Lapas Luwuk ) **
